Faktanusa.com, Balikpapan – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Yono Suherman mengapresiasi pelaksanaan Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang diluncurkan Pemerintah Kota Balikpapan. Program yang melibatkan camat, lurah, hingga ketua RT se-Kota Balikpapan tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat akurasi data penerima manfaat berbagai program bantuan dan perlindungan sosial.
Apresiasi tersebut disampaikan Yono usai menghadiri Kick Off dan Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Selasa (2/6/2026).
Menurut Yono, program digitalisasi perlindungan sosial sangat penting karena Balikpapan merupakan kota yang terus berkembang dengan tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah untuk tinggal maupun bekerja, sehingga kondisi kependudukan terus mengalami perubahan.
Karena itu, pembaruan data masyarakat perlu dilakukan secara berkala agar berbagai program bantuan dan pelayanan sosial yang dijalankan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Kita patut bersyukur karena Balikpapan mendapat kepercayaan untuk melaksanakan program ini. Tentu harapannya data masyarakat kita bisa semakin baik dan semakin akurat,” ujar Yono.
Ia menilai, digitalisasi pendataan menjadi salah satu langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas basis data masyarakat. Melalui sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih valid mengenai kondisi sosial ekonomi warga sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Menurutnya, salah satu manfaat utama dari digitalisasi perlindungan sosial adalah membantu pemerintah mengidentifikasi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Dengan data yang akurat, berbagai program bantuan sosial maupun layanan kesehatan dapat disalurkan kepada warga yang memang berhak menerimanya.
“Data yang baik menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan. Kalau datanya akurat, maka bantuan dan program pemerintah juga akan lebih tepat sasaran,” katanya.
Yono mencontohkan masih adanya persoalan yang ditemukan dalam pendataan peserta BPJS Kesehatan, khususnya kelompok penerima bantuan iuran. Dalam beberapa kasus, terdapat warga yang secara ekonomi sudah mampu tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan. Sebaliknya, ada pula warga yang membutuhkan bantuan namun belum masuk dalam data penerima manfaat.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembaruan data secara berkelanjutan agar bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Jangan sampai masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat karena datanya belum diperbarui. Ini yang harus terus kita benahi bersama,” ujarnya.
Yono menilai program digitalisasi perlindungan sosial dapat menjadi solusi untuk memperkuat sistem pendataan masyarakat sekaligus meminimalkan kesalahan dalam penyaluran bantuan. Dengan sistem digital yang terintegrasi, proses verifikasi dan validasi data dapat dilakukan lebih cepat serta lebih mudah diawasi.
Selain itu, digitalisasi juga dinilai dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program perlindungan sosial karena setiap perubahan data dapat tercatat secara lebih sistematis.
Lebih lanjut, Yono menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada keterlibatan seluruh elemen masyarakat, khususnya para ketua RT yang menjadi ujung tombak pelayanan di lingkungan warga.
Menurutnya, RT merupakan pihak yang paling memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing sehingga memiliki peran penting dalam memastikan data yang dihimpun benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“RT merupakan garda terdepan. Melalui mereka, informasi dan sosialisasi program bisa sampai ke masyarakat. Karena itu pendataan harus dilakukan sesuai kondisi sebenarnya di lapangan,” katanya.
Ia berharap para ketua RT dapat aktif membantu proses pendataan sekaligus memberikan informasi yang benar kepada masyarakat terkait program digitalisasi perlindungan sosial. Dengan dukungan seluruh pihak, proses pengumpulan dan pembaruan data diharapkan dapat berjalan optimal.
Yono juga mengajak masyarakat untuk mendukung program yang dijalankan pemerintah dengan memberikan data yang benar dan terbuka saat proses pendataan berlangsung. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan basis data yang akurat dan dapat dipercaya.
“Kalau masyarakat juga ikut mendukung dan memberikan informasi yang sesuai kondisi sebenarnya, tentu hasil pendataan akan semakin baik,” ujarnya.
Ia berharap program digitalisasi perlindungan sosial mampu menghasilkan basis data yang lebih kuat, akurat, dan terintegrasi sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah daerah ke depan.
Dengan data yang valid, pemerintah akan lebih mudah menentukan prioritas program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Kalau datanya baik, pemerintah juga lebih mudah menentukan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Itu yang menjadi tujuan utama dari digitalisasi perlindungan sosial ini,” tandas Yono. (Adv./Shin/**)
