Faktanusa.com, Samarinda – Peran perempuan dalam perekonomian lokal terus menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Yonavia. Ia menegaskan pentingnya dukungan konkret dari pemerintah daerah terhadap perempuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagai bagian dari upaya mendorong kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Dalam pernyataannya, Yonavia menyoroti bahwa masih banyak perempuan di Kaltim yang memiliki semangat dan keinginan kuat untuk tetap produktif, meski telah berumah tangga. Banyak di antara mereka yang berupaya membangun bisnis secara mandiri dari rumah, namun menghadapi berbagai kendala, mulai dari akses modal hingga keterbatasan pelatihan usaha.
“Masih banyak perempuan di Kaltim yang tetap ingin bekerja meskipun telah berumah tangga. Untuk itu perlu didukung dan mendapatkan perhatian dari pemerintah,” ujar Yonavia kepada wartawan, Senin (9/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa kehadiran negara, khususnya pemerintah provinsi, sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan potensi perempuan pelaku UMKM. Dukungan tersebut, menurutnya, bisa datang dalam bentuk fasilitasi pelatihan keterampilan, akses permodalan yang mudah, hingga pendampingan usaha secara berkelanjutan.
“Bantuan dari Pemprov Kaltim masih sangat dibutuhkan. Ini penting untuk mendorong potensi dan keberlangsungan usaha lokal,” sambungnya.
Lebih jauh, Yonavia memandang bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan bukan sekadar isu pemberian bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan ekonomi daerah. Ketika perempuan diberdayakan secara ekonomi, dampaknya akan terasa langsung pada kesejahteraan keluarga dan stabilitas ekonomi lokal.
“Perempuan punya kontribusi besar dalam menopang ekonomi rumah tangga. Ketika usaha mereka didukung dengan kebijakan dan fasilitas yang tepat, maka akan tercipta efek domino yang positif bagi daerah,” jelasnya.
Ia mencontohkan, banyak UMKM yang dikelola perempuan mampu bertahan bahkan tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk saat pandemi. Namun, pertumbuhan ini menurutnya akan jauh lebih signifikan jika pemerintah hadir secara lebih intens dan responsif.
Yonavia pun mendorong agar Pemprov Kaltim menyusun kebijakan pemberdayaan UMKM yang lebih inklusif dan berpihak pada pelaku usaha perempuan. Salah satu langkah yang dinilainya penting adalah memperluas akses terhadap pelatihan kewirausahaan dan keterampilan digital, yang kini menjadi kebutuhan utama dalam era transformasi ekonomi berbasis teknologi.
“Pemerintah bisa memfasilitasi pelatihan berbasis kebutuhan, seperti digital marketing, manajemen keuangan usaha, hingga pengemasan produk yang menarik pasar. Semua ini penting agar UMKM perempuan punya daya saing lebih tinggi,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya akses permodalan yang tidak memberatkan. Skema pinjaman mikro yang berbunga rendah atau tanpa bunga, menurutnya, bisa menjadi solusi yang realistis untuk memperkuat fondasi bisnis kecil yang baru dirintis.
Di akhir pernyataannya, Yonavia berharap ada komitmen berkelanjutan dari Pemprov Kaltim untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan pelaku UMKM, terutama perempuan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan swasta dan lembaga non-pemerintah dalam memperkuat ekosistem UMKM daerah.
“Saya berharap perempuan pelaku UMKM di Kaltim tidak hanya diberi ruang, tetapi juga diberi alat dan kesempatan untuk berkembang. Kita butuh pendekatan yang strategis dan berkelanjutan agar mereka bisa bertahan dan tumbuh dalam jangka panjang,” tutupnya. (Adv/**)