Faktanusa.com, Sangatta – Dalam menghadirkan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat Kutai Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berbenah dan mengevaluasi setiap kinerjanya dalam mengelola anggaran dari waktu ke waktu.
Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan kini tengah menyoroti terkait adanya nilai Silpa yang besar dalam penggunaan anggaran belanja pemerintah di tahun 2023. Kendati demikian ia menyayangkan karena masih ada dinas-dinas yang mendapatkan alokasi anggaran yang terbilang kecil dalam menjalankan program-programnya.
“Nah kedepan kita berharap ini kita berupaya lebih maksimal lagi dengan kita mendorong pemerintah untuk memberikan anggaran yang cukup,” tandasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa saat ini terjadi peningkatan anggaran dalam kegiatan operasional pemerintah hingga sekitar 5 triliun rupiah. Namun ia menyayangkan bahwa hal tersebut belum berbanding lurus dengan pelaksanaan ataupun realisasi penyerapan anggarannya.
“Sekarang ini kan anggaran operasional pemerintah itu naik sampai 5 triliun. Ini tidak sebanding lurus ya, tidak sebanding lurus dengan pelaksanaan kedepannya,” ujarnya.
Menyambung pernyataannya ia menuturkan bahwa dari hasil LKPJ dan pansus yang memberikan padanya informasi terkait hasil penggunaan anggaran tahun sebelumnya diketahui biaya perjalanan dinas dan biaya operasional pemerintah memiliki nilai tak terserap yang terbilang tinggi.
“Dari LKPJ dan Pansus kita sudah mendapat informasi bahwa justru di biaya perjalanan dinas biaya operasional pemerintah itu yang banyak tidak terserap. Terutama dalam perjalanan dinas, Bimtek,” terangnya.
Ia berkata bahwa pihaknya akan terus mendorong pihak pemerintah untuk lebih baik lagi dalam hal merencanakan program agar kedepan tak perlu lagi membuat perencanaan yang besar namun tidak mempertimbangkan kesanggupan dalam hal pelaksanaannya.
“Apalagi sekarang ini tidak terserap, jadi mungkin itu yang nanti kita dorong saat ini ke pihak pemerintah untuk benar-benar merencanakan sesuatu, jangan membuat suatu perencanaan yang terlalu besar tetapi tidak sanggup untuk melaksanakannya,” pungkasnya.
Ia menegaskan bahwa apa yang dia sampaikan bukan lebih kepada pelarangan program perjalanan dinas. Ia juga menyatakan bahwa ia tidak bermaksud melarang adanya nilai yang besar dalam menentukan biaya operasional pemerintah.
“Pengen sekali besar anggaran tapi tidak mampu menghabiskannya. Tidak mampu melaksanakan. Bukan berarti kita, tanda kutip melarang perjalanan dinas, tidak. Tanda kutip, besarnya biaya operasional di dinas, tidak,” bebernya.
Yan berharap, bahwa pemerintah lebih bijak dalam menentukan kemampuan dalam menyerap anggaran ketika merancang sebuah program.ADV