Faktanusa.com, Sangatta – Menanggapi kian meningkatnya angka kekerasan dan pelecehan terhadap anak-anak, Yan, Ketua Komisi D DPRD Kutim berharap pemerintah dapat mendukung Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) dari segi peningkatan anggaran.
Menurut Yan, dengan cukupnya anggaran yang diberikan kepada pihak DP3A maka dapat mendorong lebih gencarnya kegiatan sosialisasi terkait penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan anak ke seluruh lapisan masyarakat.
“Kita juga ingin pemerintah terus berupaya memberikan anggaran yang cukup terhadap Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) dan mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk mensosialisasikan perda tersebut,” ujarnya.
Yan menerangkan, bahwa rangkaian Perda yang mengatur tentang perlindungan anak bahkan perlindungan perempuan di Kabupaten Kutim. Kendati demikian, ia juga mengatakan bahwa dari sisi pelaksanaan ia menilai belum cukup maksimal.
“Kita sudah punya lengkap. Kita punya aturan tentang perlindungan anak, kita juga punya peraturan tentang perlindungan perempuan di Kutai Timur. Kita punya lengkap peraturan ini, tinggal bagaimana kita mau berupaya melaksanakan aturan itu dengan maksimal mungkin tinggal pelaksanaannya yang saya lihat belum maksimal,” tandasnya.
Disisi lain, ia juga menuturkan bahwa dari sisi anggaran, alokasi yang diberikan kepada dinas-dinas terkait dalam menerapkan dan mensosialisasikan Perda Perlindungan Anak belum cukup besar.
“Kalau sebelum ini kan ini terkait dengan anggaran kita yang memang agak, dalam tanda kutip ya, kecil, di dinas-dinas yang bersangkutan. Nah kedepan kita berharap ini kita berupaya lebih maksimal lagi dengan kita mendorong pemerintah untuk memberikan anggaran yang cukup,” kata Yan.
Lebih lanjut, Yan juga menyampaikan bahwa saat ini anggaran operasional pemerintah meningkat hingga 5 triliun. Namun ia melihat hal tersebut belum berbanding lurus dengan pelaksanaannya.
“Sekarang ini kan anggaran operasional pemerintah itu naik sampai 5 triliun. Ini tidak sebanding lurus ya, tidak sebanding lurus dengan pelaksanaan kedepannya,” terangnya.
Yan menjelaskan bahwa menurut informasi yang ia terima, biaya perjalanan dinas dan operasional pemerintah menyisakan anggaran yang tak terserap cukup tinggi hingga menjadikan Silpa yang besar.
“Dari LKPJ dan Pansus kita sudah mendapat informasi bahwa justru di biaya perjalanan dinas biaya operasional pemerintah itu yang banyak tidak terserap,” paparnya.
Ditambahkan olehnya, “Terutama dalam perjalanan dinas, Bimtek. Apalagi sekarang ini tidak terserap, jadi mungkin itu yang nanti kita dorong saat ini ke pihak pemerintah untuk benar-benar merencanakan sesuatu, jangan membuat suatu perencanaan yang terlalu besar tetapi tidak sanggup untuk melaksanakannya,” tuturnya.ADV