Faktanusa.com, Sangatta – Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) di kawasan Flyover Indominko menjadi sebuah perkembangan positif dalam upaya memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi sejumlah daerah yang masih mengalami kesulitan akses air layak konsumsi, termasuk beberapa desa di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Keberadaan WTP ini menandai komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan dasar yang memadai.
Pembangunan instalasi pengolahan air atau water treatment plant (WTP) di dekat Jembatan Flyover Indominko menjadi perhatian Komisi C DPRD Kutai Timur. Anggota dewan, Novel Tyty Paembonan, menyoroti pemanfaatan proyek infrastruktur vital tersebut untuk menjawab keluhan masyarakat di Kecamatan Teluk Pandan yang hingga kini masih kesulitan mendapatkan akses air bersih.
“Jadi kan kita lihat sekarang hari ini di dekat jembatan flyover Indominko, itu kan sedang dibangun water treatment itu. Itu nanti yang saya dengar, kan kemarin Pak Bupati juga sempat berkunjung ke sana, Pak Wakil Bupati juga sempat,” ujar Paembonan. Jum’at (14/11/2025).
Kunjungan pejabat tinggi daerah ke lokasi pembangunan menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap proyek infrastruktur dasar ini. Perhatian ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pembangunan WTP tidak hanya sekadar wacana, tetapi benar-benar dapat diwujudkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa WTP tersebut direncanakan untuk menyuplai kebutuhan air bersih di Bontang dan Kutai Timur. Harapannya, fasilitas ini dapat menjangkau wilayah-wilayah yang masih mengalami krisis air, termasuk desa-desa di Kecamatan Teluk Pandan.
“Nah harapan kita adalah 6 desa di kecamatan Teluk Pandan, paling tidak mulai dari ujung Danau Redan, Sukadamai, Sukarahmat, Martadinata, Teluk Pandan, bahkan kalau bisa sampai Kandolo, 6 desa itu, itu bisa teraliri,” tambahnya dengan penuh harap.
Penjabaran yang rinci mengenai desa-desa yang menjadi target sasaran menunjukkan adanya perencanaan yang matang dan inklusif. Dengan mencakup beberapa desa sekaligus, proyek ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses air bersih antarwilayah dalam kecamatan yang sama, sekaligus menjadi bukti komitmen untuk pemerataan pembangunan.
Meski melihat sudah ada pemasangan jaringan pipa, Paembonan mengaku belum dapat memastikan apakah WTP tersebut sudah beroperasi secara penuh dan telah mendistribusikan air bersih kepada masyarakat.
“Memang saya lihat kemarin sudah ada pemasangan jaringan pipa, cuma saya belum tahu apakah memang WTP itu sudah berproduksi, itu persoalannya. Saya belum pantau nih, maksudnya apakah sudah menghasilkan air bersih yang WTP ini,” katanya.
Pernyataan ini mencerminkan fungsi pengawasan yang terus dilakukan oleh dewan terhadap proyek-proyek strategis. Kehati-hatian dalam memastikan operasional WTP menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tidak hanya berhenti pada tahap pembangunan, tetapi benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat sebagaimana direncanakan.
“Nah kalau itu sudah menghasilkan dan ada masyarakat di situ yang belum dapatkan layanan air bersih, tolong kita diingatkan supaya kita juga akan push ke sana bagaimana masyarakat mendapatkan juga hak untuk mendapatkan kebutuhan vital itu ya air bersih,” pungkas Paembonan.
Komitmen terakhir ini menegaskan peran DPRD sebagai mitra masyarakat dalam mengawal pemenuhan hak-hak dasar. Dengan adanya saluran komunikasi yang terbuka antara masyarakat dan dewan, diharapkan setiap kendala dalam distribusi air bersih dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti, sehingga manfaat dari pembangunan WTP ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga yang membutuhkan. (ADV)
