Faktanusa.com, Balikpapan – Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr Ir H Bagus Susetyo, MM., menegaskan pentingnya fungsi pengawasan DPRD dalam mengevaluasi pelaksanaan anggaran dan program pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-2 Masa Sidang II Tahun Sidang 2025/2026 di Hotel Grand Senyiur, Senin (6/4/2026).
Menurut Bagus, rapat paripurna yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan agenda rutin setiap awal tahun sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran sebelumnya.
“Ini kegiatan rutin. DPRD menjalankan fungsi pengawasan dengan melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai rencana, bagaimana realisasinya, dan yang paling penting apakah memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa ukuran utama keberhasilan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya pada serapan anggaran, tetapi juga manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Terkait Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa), Bagus menyebut hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, Silpa umumnya berasal dari efisiensi hasil lelang serta kegiatan yang tidak dapat diselesaikan menjelang akhir tahun anggaran.
“Silpa itu pasti ada, biasanya dari sisa tender atau kegiatan yang waktunya mepet di akhir tahun. Kalau dipaksakan, justru bisa berisiko keterlambatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, banyaknya kegiatan yang tersebar di puluhan organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi salah satu faktor tidak seluruh program dapat terserap 100 persen. Terutama untuk kegiatan fisik yang memerlukan proses lelang dan waktu pengerjaan yang cukup panjang.
“Di 38 OPD itu ada ribuan kegiatan, termasuk tender. Jadi tidak semuanya bisa selesai dalam satu tahun anggaran,” katanya.
Meski demikian, Bagus memastikan bahwa kondisi keuangan Pemkot Balikpapan tetap sehat. Ia menyebutkan bahwa daerah tidak mengalami defisit, bahkan mencatatkan surplus anggaran.
“Alhamdulillah kita tidak defisit, malah surplus. Ini menunjukkan pengelolaan keuangan masih dalam kondisi baik,” ujarnya.
Untuk meningkatkan serapan anggaran ke depan, Pemkot Balikpapan terus mendorong percepatan proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun. Ia menyebutkan bahwa dokumen perencanaan, seperti Detail Engineering Design (DED), telah disiapkan lebih awal oleh masing-masing OPD.
“Harapannya, dalam tiga bulan pertama, proses lelang sudah berjalan sehingga kegiatan bisa selesai dalam 8 sampai 10 bulan,” jelasnya.
Namun demikian, ia mengakui masih ada kendala administratif di lapangan, seperti kesiapan dokumen yang belum lengkap. Hal ini dinilai wajar mengingat jumlah kegiatan yang cukup banyak.
Selain itu, Bagus juga menanggapi pertanyaan terkait kemungkinan rangkap jabatan aparatur sipil negara (ASN) di badan usaha milik daerah (BUMD). Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan regulasi akan melalui kajian bagian hukum.
“Semua yang berkaitan dengan aturan pasti ditelaah oleh bagian hukum. Apakah itu sesuai regulasi atau tidak, nanti akan dikaji. Kalau memang menyalahi aturan, tentu harus dikoreksi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam setiap kebijakan pemerintahan, termasuk membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan pelanggaran.
Di sisi lain, Bagus menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam membahas berbagai persoalan kota secara berkala.
“Kami ingin forum ini bisa rutin digelar setiap bulan untuk membahas isu-isu strategis di kota, sehingga bisa segera dicarikan solusi bersama,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan pentingnya peran keluarga dalam mendukung upaya pengawasan sosial, termasuk dalam hal kedisiplinan berlalu lintas di kalangan anak-anak.
“Pendidikan keluarga itu penting. Jangan sampai anak-anak yang belum cukup umur sudah diberi kendaraan. Ini juga bagian dari pengawasan bersama,” katanya.
Di akhir keterangannya, Bagus kembali menegaskan bahwa evaluasi LKPJ oleh DPRD menjadi bagian penting dalam perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
“Masukan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi kami agar ke depan perencanaan dan pelaksanaan program bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya. (Nil/Adv/Diskominfo Balikpapan)
