Sangatta – Tantangan yang penting dan mendesak bagi pemerintah di Kabupaten Kutim saat ini adalah proses integrasi dan koordinasi antar-dinas dalam memberikan layanan publik.
Kendati integrasi adalah tujuan utama, Bermacam kendala dan hambatan masih perlu diatasi untuk memberikan layanan kepada masyarakay yang lebih efisien.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Timur Jimmi, menyampaikan kompleksitas integrasi dinas.
“Kami berusaha keras untuk menjalankan pelayanan yang terintegrasi, tetapi ada berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan. Ini melibatkan banyak dinas, termasuk dinas kesehatan, dinas sosial, dan banyak lagi,” jelasnya.
Menciptakan kerjasama yang harmonis di antara berbagai dinas merupakan tantangan utama
Jimmi menyampaikan pentingnya berkoordinasi dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan aspek sosial, kesehatan, dan keagamaan.
“Koordinasi dinas-dinas ini tidak selalu mudah, tetapi sangat penting dalam menyelesaikan masalah yang lebih besar,” tandasnya.
Isu kuncinya adalah juga tentang pemanfaatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
Disamping itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang efisien dalam pembangunan infrastruktur, terutama jalan-jalan. “Meskipun ada upaya memaksimalkan anggaran, masih ada banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan,” kata Jimmi.
Masalah hukum juga merupakan faktor dalam integrasi dinas. Dr. Bahrani menyampaikan bahwa terkadang kendala hukum bisa saja muncul, biasanya saat adanya perubahan terkait peraturan atau persyaratan.
“Kendala hukum adalah tantangan tambahan yang harus diatasi dalam upaya integrasi dinas,” ujarnya.
Fokus utama pemerintah kutim adalah upaya meningkatkan pelayanan publik dan memaksimalkan anggaran.
Diharapkan dengan mengatasi tantangan integrasi dinas, mampu menghadirkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan menyediakan beragam kebutuhan di Kabupaten Kutai Timur.
Harmonisasi antardinas dan penyikapan atas beragam kendala ini menjadi langkah awal dalam mencapai tujuan tersebut.ADV
