Faktanusa.com, Jakarta — Sebagai upaya untuk memperkuat kelembagaan legislatif dan meningkatkan efektivitas kinerja alat kelengkapan dewan, tiga unsur penting di DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 4 Juni 2025. Ketiga unsur tersebut adalah Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Rombongan DPRD Kaltim dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, yang didampingi oleh sejumlah anggota dewan, di antaranya Sigit Wibowo, Hartono Basuki, Nurhadi Saputra, dan Muhammad Husni Fahruddin. Rombongan disambut oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, beserta jajaran.
Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi antar lembaga, melainkan wadah pertukaran gagasan dan pengalaman dalam mengelola agenda kerja legislatif yang kompleks dan dinamis. Fokus pembahasan antara dua lembaga perwakilan rakyat ini mencakup penyusunan agenda kerja yang lebih efektif, strategi percepatan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda), hingga penguatan koordinasi lintas kelembagaan.
Dalam pertemuan tersebut, Ananda Emira Moeis menyoroti tantangan yang tengah dihadapi DPRD Kaltim dalam proses legislasi. Menurutnya, persoalan teknis, administratif, serta kurangnya sinkronisasi antarinstansi menjadi hambatan utama yang perlu segera diatasi.
“Sinkronisasi kebijakan dan kesiapan menghadapi perubahan regulasi pusat adalah aspek penting agar legislasi daerah tidak tertinggal,” ujar Ananda.
Anggota Banmus DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, mengungkapkan bahwa pihaknya tertarik untuk mempelajari bagaimana DPRD DKI Jakarta mengoptimalkan fungsi Banmus dalam menyusun agenda kerja. Menurutnya, koordinasi antar-AKD yang berjalan efektif akan mencegah terjadinya tumpang tindih jadwal maupun prioritas kerja.
“Kami ingin mempelajari cara DPRD DKI menyesuaikan fungsi Banmus dengan tata tertib dewan, termasuk optimalisasi koordinasi lintas AKD,” jelas Sigit.
Selain Banmus, Banggar juga menjadi sorotan penting dalam kunjungan ini. Mengingat peran Banggar yang sangat strategis dalam menyusun dan mengawasi anggaran daerah, DPRD Kaltim ingin mengetahui lebih dalam bagaimana DPRD DKI mengintegrasikan aspek anggaran ke dalam kerangka kebijakan yang terukur dan akuntabel.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menekankan pentingnya penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang realistis dan sesuai dengan kemampuan legislatif serta perangkat daerah. Menurutnya, jika tidak direncanakan dengan matang, proses pembahasan raperda bisa berjalan lambat, bahkan gagal tercapai.
“Daerah yang tidak mencapai target pembahasan perda akan terkena pengurangan kuota regulasi tahun berikutnya. Ini harus jadi perhatian serius,” tegasnya.
Khoirudin juga menambahkan bahwa harmonisasi antara dokumen pendukung, naskah akademik, dan kesiapan teknis sangat memengaruhi kualitas hasil legislasi. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menyusun regulasi.
Salah satu isu krusial yang mengemuka dalam diskusi adalah pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam proses pembentukan kebijakan publik daerah. Keduanya memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat, tanpa mengesampingkan efisiensi dan ketepatan regulasi.
Pembahasan tersebut juga menyoroti pentingnya pengelolaan waktu yang efektif dalam proses legislasi. Dengan agenda kerja yang semakin padat dan target regulasi yang tinggi, DPRD perlu memiliki sistem kerja yang responsif dan adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional maupun kebutuhan lokal.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi yang lebih intensif antara DPRD Kaltim dan DPRD DKI Jakarta, khususnya dalam hal pengembangan kapasitas kelembagaan dan tukar pengalaman legislasi.
“Semoga hasil dari kunjungan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan inspirasi bagi kami dalam memperkuat peran strategis DPRD Kaltim,” tutup Ananda Emira Moeis. (Adv/**)