Faktanusa.com, Balikpapan – Bertempat di warung Jogja, Kompleks Ruko Bandar Jl. Jend. Sudirman, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Syabrani Mantan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan menggelar konferensi pers terkait Laporan pertanggungjawaban dana hibah operasional Non Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2021.
Syabrani yang biasa di sapa Alex ini menjelaskan Laporam Pertangungjawaban memang benar ada yang belum clear namun ada beberapa yang sudah dibenahi oleh Inspektorat Kota Balikpapan.
“Laporan pertanggung jawaban (LPJ) sudah ada hanya saja yang saya takutkan ini belum disampaikan oleh pejabat sekretaris KPU yang baru, yang mengantikan saya. ” Ucap Alex.
Alex menjelaskan, kekurangan LPJ ada sekitar 1,6 Miliar yang merupakan Anggaran tahun 2021. Dan Laporan Pertanggung-jawaban tersebut bukannya tidak beres namun sudah di teruskan dengan sekretaris KPU sekarang.
“Ada beberapa laporan yang sudah dibenahi hanya saja belum tuntas dikarenakan saya memasuki masa pensiun, dan saya sudah diperiksa inspektorat dan sudah dibenahi tapi apakah sudah disampaikan atau belum oleh sekretaris yang baru itu saya tidak tahu karena ini kewajiban sekretaris bukan kewenangan komisioner.” ujarnya.
Mengenai tudingan dari laskar anti korupsi (LAKI) mengenai anggaran yang tidak sesuai di KPU Kota Balikpapan pada Pilkada tahun 2020 lalu.
Alex Alex menjelaskan memang benar pada waktu awal pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di bulan September tahun 2022 lalu telah ditemukan 23 administrasi pada saat itu yang tidak beres. Sehingga pada saat itu KPU kebingungan karena sambil melakukan tahapan Pemilu dan juga harus menyelesaikan pertanggungjawaban yang diminta oleh BPK.
“Saat saya membuat pertanggungjawaban yang diminta oleh BPK kami juga telah melaksanakan tahapan Pilkada sehingga wajar saja kewalahan dan ini terjadi bukan di Balikpapan saja tetapi di seluruh Indonesia.” Kata Alex.
Sekarang sudah sebagian selesaikan 23 administrasi itu awal-awal masuknya BPK, kekurangan laporan pertanggungjawaban besar 17,9 miliar rupiah, dan semua sudah diselesaikan namun ada sekitar 3 miliar ke bawah yang belum terselesaikan.
