Faktanusa.com, Balikpapan — Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Suriani, menggelar kegiatan reses masa sidang I tahun 2025 di RT 17 Kelurahan Lamaru, Balikpapan Timur, pada Rabu (22/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di halaman rumah warga ini dihadiri puluhan masyarakat serta sejumlah perwakilan instansi terkait, seperti Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Cokorda Ratih Kusuma, perwakilan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian, Sekretaris Camat Balikpapan Timur, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.
Kegiatan reses ini dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi, mulai dari masalah air bersih, pendidikan, hingga perizinan bagi pelaku usaha mikro.
Salah satu warga, Ibu Wahyu, mengeluhkan sulitnya pelaku UMKM mengurus label halal dan izin PIRT.
“Saya pelaku bisnis online, tapi di sini kesulitan mengurus label halal dan PIRT. Apakah ada kebijakan dari Ibu Dewan dan tim untuk mempermudah hal ini ke depannya?” ujarnya.
Sementara itu, Aisyah, warga lainnya, menyoroti persoalan sambungan air PDAM yang belum juga terealisasi.
“Saya sudah tiga kali ajukan pemasangan, tapi ditolak karena pipa induk belum tersedia. Bahkan diminta biaya Rp11 juta, padahal hanya dua rumah di sana,” keluhnya.
Menanggapi hal itu, Suriani menjelaskan bahwa kegiatan reses merupakan wadah penting untuk mendengar langsung keluhan warga dan mencarikan solusinya.
“Aspirasi warga, khususnya di RT 17 dan sekitarnya, akan kami tampung dan perjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD,” ujar politisi Fraksi Golkar tersebut.
Terkait persoalan air bersih, ia mengakui bahwa biaya pemasangan pipa induk memang tinggi. Namun, pihaknya akan berupaya mendorong agar kawasan tersebut masuk dalam prioritas pembangunan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Kalau wilayahnya padat penduduk mungkin bisa ditangani bersama. Tapi kalau hanya dua rumah, memang cukup berat. Kita coba perjuangkan supaya bisa masuk dalam SIPD,” jelasnya.
Untuk sektor UMKM, Suriani mendorong warga agar berkoordinasi aktif dengan Dinas Koperasi. Menurutnya, pemerintah memiliki banyak program pembinaan, termasuk fasilitasi izin usaha, sertifikasi produk, serta pelatihan kewirausahaan.
“Masalah label halal dan PIRT bisa dikomunikasikan dengan dinas terkait. Kami akan dorong agar pelaku UMKM lebih mudah mengaksesnya,” imbuhnya.
Selain itu, aspirasi warga di bidang pendidikan juga menjadi perhatian. Suriani menegaskan akan memperjuangkan agar siswa dari keluarga kurang mampu dapat menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) secara merata.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung potensi wisata di kawasan Balikpapan Timur yang dinilai perlu penataan lebih baik.
“Kita ingin tenan-tenan UMKM di kawasan wisata tertata rapi dan seragam supaya enak dilihat dan bisa mengangkat potensi wisata. Kalau PAD meningkat, tentu berdampak positif bagi kota,” katanya.
Suriani menambahkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan saat ini berada di kisaran Rp1,5 triliun, dan dengan optimalisasi sektor potensial seperti pariwisata dan UMKM, target bisa naik hingga Rp1,7 hingga Rp2 triliun.
“Kalau semua potensi ini dimaksimalkan, saya yakin kesejahteraan masyarakat juga akan ikut meningkat,” pungkasnya. (Adv/Shin/**)
