Kutai Timur – Pemerintah Indonesia baru-baru ini memperkenalkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai langkah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pembangunan di seluruh wilayah.
SIPD diharapkan dapat menjadi jawaban atas berbagai masalah yang selama ini dihadapi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
David Rante, anggota DPRD Kutim dari Partai Gerindra, menyatakan bahwa SIPD memiliki peran krusial dalam mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah.
Menurutnya, salah satu hambatan utama yang sering ditemui adalah kurangnya sinkronisasi antara data dan informasi perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah.
“Selama ini, perencanaan pembangunan sering tidak tepat sasaran karena data yang digunakan tidak saling terhubung. Dengan SIPD, data pembangunan bisa terintegrasi, sehingga pemerintah pusat maupun daerah dapat lebih mudah mengakses dan memantau program-program yang dijalankan,” ungkap David saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (12/11/2024).
Selain itu, David menambahkan bahwa pengelolaan data dalam SIPD akan berdampak signifikan pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta transparansi di tingkat pemerintah daerah.
“Dengan adanya SIPD yang berjalan baik, pemerintah daerah Kutim bisa memantau, merencanakan, dan mengimplementasikan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
SIPD berperan dalam menyatukan berbagai data terkait perencanaan pembangunan daerah, pelaporan keuangan, serta pemantauan pelaksanaan program.
Dengan sistem yang terintegrasi, diharapkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat lebih efektif dan sesuai dengan tujuan.
“Optimalisasi SIPD akan memudahkan pemerintah daerah untuk memantau setiap program dan kebijakan yang dijalankan. Ini sangat penting agar pembangunan daerah bisa terlaksana dengan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas David.
Politisi muda ini juga menyoroti besarnya anggaran yang dimiliki Pemerintah Kutim saat ini. Dengan anggaran yang besar, menurut David, akan ada dampak signifikan terhadap perkembangan daerah. Namun, ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran tersebut.
“Jika ada usulan yang tidak terakomodir, kita harus tahu apa masalahnya. Apa alasannya, dan mengapa usulan tersebut tidak mendapatkan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sangat diperlukan agar pembangunan bisa berjalan sesuai harapan,” kata David.
Ia berharap, dengan pengelolaan SIPD yang lebih optimal, Pemerintah Kutim dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan program pembangunan.
“Kami ingin memastikan bahwa semua usulan masyarakat bisa terakomodir dengan baik, agar pembangunan daerah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat,” pungkasnya.ADV