Faktanusa.com, Samarinda – Persoalan banjir di Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan serius dari Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo. Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan ini menegaskan perlunya penanganan komprehensif terhadap banjir, khususnya di kawasan Jalan Beller yang menurutnya sudah memasuki tahap darurat.
Dalam keterangannya, Rabu (21/5/2025), Sigit menyoroti pendekatan tambal sulam yang selama ini dilakukan pemerintah dalam menangani banjir. Ia menyebut, langkah-langkah sementara tidak akan mampu menyelesaikan persoalan banjir yang terjadi hampir setiap tahun di sejumlah titik rawan, termasuk di kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi seperti Jalan Beller.
“Jalan MT Haryono memang sudah ada yang diperbaiki, tapi untuk kawasan Jalan Beller, itu perlu sodetan baru. Dan ini bukan pekerjaan ringan, perlu biaya besar. Pemerintah kota harus segera menggandeng provinsi dan juga pusat untuk merealisasikannya,” tegas Sigit.
Menurutnya, pembangunan sodetan air berukuran besar yang langsung mengarah ke laut merupakan opsi strategis dalam mengatasi persoalan banjir secara tuntas. Ia mengingatkan bahwa penanganan banjir bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota semata, mengingat keterbatasan kapasitas fiskal di tingkat daerah.
“Kalau hanya mengandalkan APBD kota, tidak akan cukup. Pemprov dan pemerintah pusat harus turun tangan karena ini menyangkut keselamatan warga dan juga stabilitas ekonomi daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sigit menyoroti persoalan drainase di kawasan lain seperti Jalan Marta Dinata, yang disebutnya mengalami penyempitan akibat pembangunan jalan tanpa perencanaan hidrologi yang matang. Ia menyampaikan keprihatinannya karena kawasan tersebut merupakan lingkungan tempat tinggal keluarganya, dan ia menyaksikan langsung bagaimana air tidak bisa mengalir dengan optimal saat hujan deras.
“Dulu itu ada kolam cekungan untuk menampung air, sekarang sudah jadi gorong-gorong, tapi pakai plat yang terlalu kecil. Air jadi tertahan. Kalau dibuat sistem cor-coran dengan dimensi lebih besar, tentu lebih efektif,” jelas Sigit.
Ia juga mengusulkan dilakukannya audit menyeluruh terhadap sistem drainase di Balikpapan. Menurutnya, banyak saluran air di kota ini sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi dimensi maupun jalur aliran.
“Ini waktunya kita bicara data dan desain yang benar. Jangan reaktif saat banjir saja, lalu hilang perhatian ketika cuaca membaik. Balikpapan butuh perencanaan infrastruktur jangka panjang yang konsisten dan berbasis kajian ilmiah,” pungkasnya.
Seruan Sigit ini menambah tekanan bagi pemerintah kota dan provinsi untuk segera mengambil langkah nyata. Terlebih, banjir yang terjadi bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi besar, merusak infrastruktur, dan mengancam keselamatan warga. (Adv/**)