Faktanusa.com, Samarinda – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Paser dapat dijadikan pembelajaran bagi para pejabat di Kaltim.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun meminta agar perangkat pemerintahan daerah untuk sadar hukum dan lebih berhati-hati mengelola anggaran.
“Pejabat pemerintahan mesti berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan yang melawan hukum, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” kata Samsun.
Samsun mengatakan segala antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah, sistem pemerintahan, dan sebagainya bertujuan mencegah praktik KKN sudah seringkali disampaikan.
“Semua pranata dan perangkatnya, sistemnya, sudah ada. Semuga pihak tinggal mengikuti sistem yang sudah ada. Tujuannya, tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum, termasuk korupsi,” paparnya..
Samsun mengaku prihatin kepada para pejabat yang seharusnya memahami aturan main penggunaan anggaran, berikut dampak hukum yang diterima jika melakukan penyelewengan.
“Padahal, kalau kita lihat, Kalimantan Timur itu kaya. Potensi sumber daya alamnya besar. Harusnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” kata Samsun.
DPRD Kaltim, menurutnya, akan selalu mendukung penuh upaya KPK dalam memberantas korupsi, serta mengimbau kepada masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi korupsi di lingkungan mereka.
“Mari kita bersama-sama menjaga Kalimantan Timur agar bersih dari korupsi,” tutupnya. (ADV/**)
