Faktanusa.com, KUTAI KARTANEGARA – Upaya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membangun basis data industri kecil dan menengah (IKM) masih menghadapi tantangan. Hingga 2025, persentase IKM yang tercatat dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) baru mencapai 2,16 persen, masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 5,8 persen.
Capaian itu menunjukkan, masih banyak pelaku industri yang belum terakomodasi dalam sistem pendataan nasional. Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar karena kelengkapan data diperlukan untuk mengetahui perkembangan sektor industri di daerah.
Kepala Bidang Promosi dan Informasi Industri Disperindag Kukar, Hamidin, mengatakan perluasan pendataan menjadi salah satu pekerjaan yang terus didorong pemerintah. Pelaku IKM diarahkan untuk mendaftarkan usahanya agar keberadaan industri yang beroperasi di Kukar dapat teridentifikasi.
“Persoalannya sekarang bagaimana semakin banyak pelaku industri yang bersedia masuk ke sistem. Kami terus mengarahkan mereka agar usahanya terdaftar, sehingga pemerintah mempunyai data yang lebih lengkap,” ujar Hamidin, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, SIINas memiliki fungsi penting dalam menghimpun informasi industri secara terintegrasi. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengetahui jumlah industri sekaligus memperoleh gambaran mengenai perkembangan kegiatan usaha.
“Data ini dibutuhkan ketika pemerintah ingin melihat kondisi industri secara keseluruhan. Kita bisa mengetahui berapa jumlahnya dan bagaimana perkembangan usaha yang sudah tercatat,” jelasnya.
Hamidin menilai peningkatan partisipasi pelaku IKM tidak cukup hanya mengandalkan kewajiban administrasi. Sosialisasi dan pendekatan langsung diperlukan agar pengusaha memahami manfaat pencatatan tersebut bagi keberlangsungan usaha mereka.
“Kami perlu terus menyampaikan pentingnya pendataan ini kepada pelaku usaha. Jangan sampai mereka menganggap pendaftaran hanya sebatas memenuhi urusan administrasi, padahal informasi tersebut juga berguna untuk pengembangan industri,” katanya.
Ia berharap capaian pendataan dapat terus meningkat sehingga kesenjangan antara realisasi dan target semakin berkurang. Semakin banyak IKM yang tercatat, semakin luas pula informasi yang dapat digunakan pemerintah dalam membaca kondisi industri di Kukar.
“Harapannya tentu semakin banyak industri yang terdaftar. Kalau datanya sudah lebih menyeluruh, pemerintah akan lebih mudah melihat kondisi sektor industri yang sebenarnya,” tutupnya. (Adv)
