Faktanusa.com, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memaksimalkan upaya peningkatan layanan darurat melalui penguatan armada dan jangkauan operasional Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar). Salah satu prioritas utama yang kini menjadi fokus pemerintah adalah menghadirkan layanan pemadam kebakaran yang merata di seluruh wilayah administrasi, terutama melalui penyediaan unit pemadam di setiap ibu kota kecamatan.
Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Pandi Widiarto, mengungkapkan bahwa langkah strategis pemerintah daerah dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar layanan darurat. Setiap kecamatan diharapkan dapat memiliki minimal satu unit kendaraan pemadam lengkap dengan personel yang siaga. Upaya ini dipandang sebagai fondasi awal untuk membangun sistem respons kebakaran yang lebih merata dan cepat.
“Minimal di 18 kecamatan itu hadir dulu,” ujar Widiarto menegaskan. Kamis (13/11/2025)
Kehadiran unit respons pertama di ibu kota kecamatan dinilai krusial mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan emergensi yang cepat dan efektif. Dengan adanya armada yang siaga di pusat pemerintahan kecamatan, waktu tanggap terhadap insiden kebakaran—khususnya di kawasan permukiman padat—diharapkan dapat ditekan. Respons yang lebih cepat diyakini mampu meminimalkan dampak kebakaran dan mencegah api menyebar ke area yang lebih luas.
Meski demikian, Widiarto menekankan bahwa kebijakan “satu kecamatan satu unit” bukanlah formula final. Ia menyebutkan bahwa kebutuhan tiap wilayah berbeda-beda tergantung kondisi geografis, luas wilayah, serta karakteristik permukiman masyarakat. Kutai Timur sendiri memiliki sejumlah kecamatan dengan cakupan wilayah luas, topografi menantang, hingga wilayah yang mencakup pulau-pulau, sehingga memerlukan armada yang lebih dari satu.
“Terlepas dari satu kecamatan ada satu, yang luas otomatis ada kebijakan lagi. Seperti Sangkulirang terbagi wilayahnya dengan pulau, otomatis dia tidak mungkin hanya memiliki satu mobil damkar saja,” jelasnya.
Pemerintah daerah, lanjut Widiarto, memahami bahwa penanganan kebakaran tidak bisa disamaratakan. Oleh karena itu, setelah kebutuhan dasar di setiap ibu kota kecamatan terpenuhi, evaluasi lanjutan akan dilakukan untuk menentukan kecamatan mana yang membutuhkan penambahan armada atau pembangunan posko baru. Kebutuhan penambahan personel terlatih juga menjadi bagian dari rencana jangka panjang.
Untuk saat ini, strategi prioritas difokuskan pada penempatan unit Damkar di lokasi-lokasi yang dianggap paling strategis serta memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi. “Paling tidak kita punya dulu di pusat-pusat kecamatan. Makanya untuk sementara waktu kita prioritaskan ibu kota kecamatan yang harus diprioritaskan,” tegasnya.
Langkah terukur ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal dalam membangun jaringan layanan pemadam kebakaran yang lebih komprehensif di Kutai Timur. Pemerintah berkomitmen melanjutkan pengembangan layanan secara bertahap, mulai dari penambahan armada, pembentukan posko baru, hingga peningkatan kapasitas personel. Dengan strategi ini, pelayanan darurat diharapkan mampu menjangkau seluruh wilayah Kutai Timur secara lebih cepat, merata, dan responsif. (ADV).
