Faktanusa.com, Samarinda – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, mengungkapkan keprihatinannya terhadap perlambatan signifikan dalam struktur keuangan daerah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Penurunan pendapatan dari sektor-sektor utama, khususnya sektor pertambangan, dinilai menjadi faktor utama yang memperlambat pertumbuhan ekonomi di provinsi ini.
Menurut Sapto, kebijakan nasional yang diterapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2025 telah memberikan dampak langsung yang cukup besar terhadap daya beli masyarakat serta penyerapan anggaran daerah. Kebijakan tersebut, katanya, secara keseluruhan memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Kaltim yang selama ini sangat bergantung pada sektor tambang, terutama batu bara.
“Yang jelas, kita ingin mencoba potensi-potensi pendapatan dari sektor lain. Artinya memang ada perlambatan APBD kita yang diakibatkan oleh Perpres tersebut, sehingga serapan anggaran dan daya beli masyarakat ikut terdampak,” ujar Sapto saat ditemui dalam sebuah kesempatan belum lama ini.
Dalam proses evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2025 serta prognosis APBD Murni 2026, Komisi II DPRD Kaltim menemukan sejumlah indikator yang menunjukkan tekanan besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
“Beberapa sektor pendapatan asli daerah kita mengalami depresi atau perlambatan. Ekonomi kita ikut melambat, dan ini salah satunya karena harga batu bara yang turun drastis. Dampaknya, Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor tambang juga otomatis menurun,” jelas Sapto.
Penurunan harga batu bara di pasar internasional menjadi penyebab utama berkurangnya kontribusi DBH ke kas daerah. Batu bara, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar PAD di Kaltim, kini mengalami tekanan harga yang menyebabkan penurunan pendapatan signifikan. Kondisi ini semakin memperumit situasi keuangan daerah, di tengah kebutuhan belanja pemerintah yang terus meningkat.
Melihat kondisi yang cukup mengkhawatirkan tersebut, Komisi II DPRD Kaltim mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk lebih agresif dalam menggali potensi pendapatan dari sektor-sektor alternatif. Beberapa sektor yang dianggap berpotensi untuk dikembangkan antara lain pertanian modern, perkebunan berkelanjutan, pariwisata, dan sektor jasa.
“Jangan lagi terlalu bergantung pada batu bara. Kita harus segera mencari sumber pendapatan baru yang lebih stabil dan berkelanjutan,” tegas Sapto. Menurutnya, diversifikasi pendapatan menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang sangat fluktuatif dan rentan terhadap perubahan pasar global.
Pertanian modern dan perkebunan yang berkelanjutan dianggap sebagai sektor yang dapat memberikan kontribusi positif dalam jangka panjang. Selain itu, pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan dan berbasis budaya lokal diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan baru yang mampu menyerap tenaga kerja sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.
Saat ini, DPRD Kaltim tengah melakukan pembahasan mendalam terhadap APBD Kaltim 2025. Dalam pembahasan tersebut, berbagai strategi diharapkan dapat ditemukan untuk menanggulangi perlambatan yang terjadi.
“Proyeksi untuk tahun 2026 juga sudah mulai dikaji, dengan harapan ada kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan responsif terhadap tekanan global maupun nasional,” ujar Sapto.
Pihak DPRD berharap pemerintah daerah dapat merancang kebijakan fiskal yang lebih fleksibel agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perekonomian yang terus berubah. Kebijakan tersebut harus mampu menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kita ingin mengetahui sejauh mana APBDP 2025 bisa menanggulangi perlambatan ini, dan bagaimana strategi pemerintah menyusun prognosis murni untuk 2026,” pungkasnya.
Situasi ekonomi Kaltim yang saat ini tengah menghadapi tantangan besar akibat penurunan harga batu bara dan dampak kebijakan nasional memberikan sinyal bahwa ketergantungan pada sektor pertambangan harus segera dikurangi.
Diversifikasi ekonomi bukan hanya menjadi kebutuhan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, tetapi juga untuk membuka peluang baru bagi masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi di masa depan.
Pemerintah daerah bersama DPRD diharapkan dapat bersinergi dalam mengambil langkah-langkah strategis yang tidak hanya fokus pada pemulihan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pembangunan ekonomi berkelanjutan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kaltim. (Adv/**)