Faktanusa.com, Sangatta – Pengembangan komoditas kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur terus diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Anggota Komisi B DPRD Kutim, Faisal Rachman, menegaskan bahwa optimalisasi pemanfaatan lahan menjadi langkah strategis untuk membangun sektor pertanian dan perkebunan yang mandiri. Hal ini, menurutnya, merupakan langkah penting dalam mengurangi ketergantungan daerah terhadap pendapatan yang selama ini didominasi oleh sektor batu bara.
“Yang terpenting adalah bagaimana lahan-lahan yang ada di Kutai Timur itu dimaksimalkan untuk pertanian mandiri,” tegas Faisal. Selasa (25/11/2025).
Ia menyampaikan bahwa pengembangan mandiri di sektor pertanian dan perkebunan merupakan kunci untuk menciptakan pondasi ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi lahan secara optimal, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kesejahteraan ekonomi mereka.
Faisal menilai bahwa komoditas kelapa sawit, yang telah lama dikembangkan secara organik oleh masyarakat, memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi rakyat. Komoditas ini, menurutnya, dapat menjadi sektor unggulan yang mampu menopang ekonomi masyarakat apabila diarahkan dengan tata kelola yang tepat.
“Jadi masyarakat perkebunan yang sekarang itu yang digalang dan dikembangkan itu adalah kelapa sawit,” ujarnya.
Pengembangan sawit berbasis masyarakat, lanjutnya, menjadi model paling ideal untuk mewujudkan perkebunan yang berkeadilan. Ia menegaskan bahwa masyarakat Kutim harus diberikan ruang yang lebih besar dalam kepemilikan, akses, serta pengelolaan perkebunan sawit agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung dan merata.
“Bagaimana perkebunan kelapa sawit itu memiliki ruang besar untuk perkebunan yang berbasis masyarakat, bukan perkebunan yang berbasis korporasi,” jelasnya.
Dengan memberikan peran lebih besar kepada masyarakat, Faisal meyakini bahwa pemerataan ekonomi dapat tercapai. Pendekatan ini juga dinilai mampu memperkuat kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola dan mengembangkan usaha perkebunan secara berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa prinsip pemberdayaan masyarakat harus menjadi pedoman utama dalam setiap kebijakan pembangunan perkebunan di Kutim, terutama yang berkaitan dengan komoditas sawit.
“Itu yang terpenting yang harus terus kita ingatkan. Bukan ke pemerintah, sehingga nanti masyarakat kita memang betul-betul mandiri,” pungkas Faisal.
Komitmen terhadap penguatan perkebunan berbasis masyarakat ini diharapkan mampu mewujudkan ekosistem ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama, Kutai Timur diharapkan dapat membangun sektor perkebunan yang kokoh dan memberikan manfaat luas bagi pembangunan daerah. (ADV)
