Faktanusa.com, Sangatta – Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur, David Rante, mengingatkan pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar memperhatikan belanja operasi, khususnya terkait gaji dan insentif pegawai, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia mengatakan bahwa beban anggaran untuk belanja pegawai akan semakin besar seiring terpenuhinya kuota pegawai di daerah tersebut.
Ia menjelaskan bahwa gaji dan insentif untuk pegawai, termasuk PPPK, akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur. Ia menekankan bahwa meskipun insentif PPPK lebih kecil dibandingkan dengan PNS, jumlah anggaran yang dibutuhkan tetap signifikan.
“Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kedepannya adalah soal belanja operasi yang termasuk dari gaji serta insentif serta yang berkaitan dengan belanja pegawai. Dan itu tidak bisa dipungkiri ketika semua kuota sudah terpenuhi di Kutai Timur itu akan dibebankan dengan APBD Kutai Timur,” ujar David Rante.
Ia juga menambahkan bahwa meskipun insentif PPPK lebih rendah dibandingkan dengan insentif PNS, tetap merupakan beban anggaran yang signifikan. Oleh karena itu, perhitungan yang matang diperlukan untuk menghindari gangguan pada keuangan daerah.
“Misal insentifnya PPPK, dan insentifnya itu PPPK dapat juga walau tidak sebesar PNS, itu juga akan menyedot anggaran yang cukup signifikan,” ucapnya.
Dengan bertambahnya jumlah pegawai di Kutai Timur, diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola anggaran dengan bijaksana. DPRD Kutai Timur akan terus memantau alokasi anggaran untuk memastikan bahwa belanja operasi tidak mengganggu pembangunan dan layanan publik lainnya.
David Rante juga mengajak pemerintah untuk mencari solusi agar belanja operasi dapat dikelola dengan efisien tanpa mengurangi hak-hak pegawai. Kerja sama yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.ADV