Penguatan Demokrasi Daerah di Balikpapan, DPRD Kaltim Tekankan Nilai Kebangsaan dan Multikulturalisme

Loading

Faktanusa.com, Balikpapan – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan kegiatan “Penguatan Demokrasi Daerah ke-6” yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota di Kaltim. Acara ini berlangsung pada Jumat, 18 Juli 2025, di halaman Posyandu Melati RT 38, Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur.

Dalam kegiatan tersebut, Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi, menekankan pentingnya pemahaman warga negara sebagai bagian dari sistem demokrasi. Ia menjelaskan bahwa warga negara adalah individu yang secara hukum diakui sebagai anggota negara, baik yang tinggal di dalam maupun di luar negeri.

“Pemahaman akan status sebagai warga negara Indonesia menjadi landasan dalam memperkuat sistem demokrasi kita. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan demi kemajuan bangsa,” jelas Nurhadi.

Nurhadi,  Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan kegiatan “Penguatan Demokrasi Daerah ke-6” yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota di Kaltim. Acara ini berlangsung pada Jumat, 18 Juli 2025, di halaman Posyandu Melati RT 38, Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur.

Selain itu, ia juga mengangkat isu multikulturalisme sebagai nilai penting dalam kehidupan berbangsa. Menurutnya, keberagaman budaya yang ada di Indonesia harus dijaga sebagai kekuatan, bukan perbedaan yang memecah.

“Multikulturalisme mencerminkan kehidupan damai antar berbagai etnis dan budaya. Kita harus terus memperkuat semangat kebersamaan ini dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu,” tambahnya.

Kegiatan ini mendapat antusiasme dari warga setempat yang hadir, karena dinilai mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya peran individu dalam membangun demokrasi dan menjaga keharmonisan sosial.

Sementara Narasumber Sekretaris Disdikbud Kota Balikpapan Ganung Pratikno menambahkan, demokrasi yang sesungguhnya harus di kuatkan, melalui pemahaman hak dan kewajibannya. Saya pikir bentuk bentuk penguatan seperti ini harus di lakukan secara terus menerus dan memang seharusnya anggota DPRD Provinsi harus turun ke bawah dan mensosialisasikan pemahaman tentang demokrasi.

Dengan adanya kegiatan ini saya berkeyakinan akan menghasilkan sebuah hal bagus di masyarakat. (Adv/**)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top