Faktanusa.com, Sangatta – Peralihan kewenangan pengelolaan wilayah laut ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bukan berarti menghilangkan peran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Sebaliknya, Pemkab Kutim kini memegang fungsi strategis sebagai jembatan komunikasi untuk memastikan potensi dan kebutuhan masyarakat pesisir tetap menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan tingkat provinsi.
Anggota DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman, menegaskan bahwa pihak kabupaten justru memiliki pemahaman paling dekat mengenai kondisi lapangan serta dinamika kehidupan masyarakat pesisir. Karena itu, koordinasi yang intens antara pemerintah kabupaten dan provinsi harus terus diperkuat.
“Tapi harapan saya, potensi-potensi wilayah pesisir tetap terus dikomunikasikan,” ujar Faizal. Kamis (20/11/2025)
Ia menekankan bahwa meskipun kewenangan berada pada provinsi, keberhasilan tata kelola pesisir tetap bergantung pada kelengkapan data dan informasi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten. Menurutnya, hubungan antara kedua jenjang pemerintahan tersebut bersifat kemitraan, bukan hierarki kaku.
“Karena pemerintahan kita itu kan berjenjang. Ada pemerintahan provinsi dan ada pemerintahan kabupaten,” jelasnya.
Faizal menambahkan bahwa inisiatif komunikasi tidak boleh bersifat pasif. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur perlu secara aktif menyampaikan potensi, usulan pembangunan, hingga persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir agar dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Nah, kita yang di pemerintahan kabupaten harus terus mengomunikasikan ini ke pemerintahan provinsi,” pungkas Faizal.
Perubahan kewenangan ini diharapkan menjadi titik awal terbentuknya pola koordinasi yang lebih kuat, sehingga pengelolaan pesisir dapat dilakukan secara efektif, holistis, dan berkelanjutan. Dengan dukungan komunikasi yang terstruktur antara kabupaten dan provinsi, pemerintah optimistis potensi pesisir Kutai Timur akan tetap berkembang, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat setempat. (ADV)
