Faktanusa.com, Sangatta — Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat kapasitas penanganan darurat dengan mempererat sinergi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar). Kolaborasi antarlembaga ini dinilai krusial untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang lebih terintegrasi, responsif, dan efektif. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi C DPRD Kutim, Pandi Widiarto, yang menegaskan bahwa penguatan kerja sama ini menjadi langkah strategis bagi pemerintah daerah.
Pandi menjelaskan bahwa dalam kondisi sumber daya yang terbatas, penentuan skala prioritas menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan pembangunan, terutama sektor penanggulangan bencana.
“Iya, kan kita bicara sekarang skala prioritas, yang kita harus penuhi dulu yang utama dulu,” ujarnya. Kamis (20/11/2025)
Dengan pendekatan berbasis prioritas, alokasi anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak sehingga pemanfaatan sumber daya menjadi lebih optimal. Pemerintah daerah dapat memastikan setiap investasi yang dilakukan di sektor keselamatan publik memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu prioritas utama saat ini adalah penguatan sarana dan prasarana operasional. Pandi menegaskan bahwa pengadaan kendaraan pemadam berkapasitas besar menjadi fokus dalam peningkatan kemampuan respons cepat di lapangan.
“Jadi yang utama kayak mobil-mobil yang kapasitas 5 ribu liter dan sebagainya, itu yang kita prioritaskan,” jelasnya.
Armada operasional berkapasitas besar dinilai mampu mempercepat mobilisasi petugas menuju lokasi kejadian serta meminimalisasi potensi kerugian yang lebih besar. Penguatan armada juga menjadi langkah strategis dalam memastikan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi kebakaran dan kondisi darurat lainnya.
Lebih lanjut, Pandi menekankan pentingnya sinergi erat antara Damkar dan BPBD mengingat peran kedua lembaga tersebut saling melengkapi dalam penanganan kebencanaan.
“Penanganan bencana ini kan penanganan kebakaran bencana, kalau di Damkar kan kebakaran. Kalau di bencana kan ada BPBD. Kemarin juga sudah kita lakukan kolaborasi juga, artinya BPBD dan Damkar ini juga harus sinkron,” ujarnya.
Kolaborasi yang telah terbangun sebelumnya menjadi fondasi untuk memperkuat koordinasi operasional. Penyelarasan prosedur, sistem komunikasi, serta pembagian peran yang jelas diyakini dapat meningkatkan efektivitas respon darurat secara menyeluruh.
Menurut Pandi, peralatan teknis berskala kecil justru lebih lengkap tersedia di BPBD karena adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Hal ini menjadi modal besar untuk memperkuat kerja sama teknis di tingkat masyarakat.
“Kalau untuk unit-unit teknis yang skala kecil lebih lengkap di BPBD sebenarnya, karena BPBD itu punya anggaran khusus juga yang dari pusat langsung. Jadi tinggal bagaimana mengkolaborasikan penanganan teknis di masyarakat,” tambahnya.
Pandi menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah daerah ke depan adalah memastikan pelayanan dan perlindungan masyarakat berjalan optimal. Antisipasi bencana, peningkatan keamanan, dan kenyamanan warga menjadi prioritas utama.
“Kita prioritaskan bagaimana bisa menjaga keamanan, kenyamanan, dan tentu soal antisipasi bencana yang paling utama,” tegasnya.
Melalui penguatan sinergi BPBD dan Damkar, optimalisasi peralatan, serta strategi prioritas yang terukur, kapasitas penanggulangan bencana di Kutai Timur diproyeksikan semakin meningkat. Upaya ini menjadi langkah konkrit pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi bagi seluruh masyarakat. (ADV).
