Faktanusa.com, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pemadam kebakaran melalui pendekatan berbasis data. Langkah strategis ini diarahkan untuk memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran, efektif, serta memberikan dampak signifikan bagi keselamatan masyarakat.
Anggota DPRD Kutai Timur dari Komisi C, Pandi Widiarto, menjelaskan bahwa tahapan awal yang kini dilakukan pemerintah adalah kajian mendalam dan assessment menyeluruh oleh tim teknis. Tahapan ini menjadi fondasi penting untuk menakar kebutuhan riil di lapangan secara akurat sebelum masuk pada pembahasan penganggaran.
“Pemadam kebakaran, prinsip yang utama adalah kita mengkaji terlebih dahulu, berapa kebutuhan di pos penjagaan dan per pos perkecamatan,” ujar Widiarto. Senin (17/11/2025).
Pendekatan berbasis data ini dinilai sangat krusial agar anggaran daerah dikelola secara efisien dan tidak terjadi pemborosan. Melalui penghitungan kebutuhan yang terukur, Pemkab Kutim dapat menyesuaikan alokasi sumber daya secara proporsional dengan tingkat kerawanan kebakaran, kepadatan penduduk, kondisi geografis, serta potensi risiko di setiap kecamatan. Dengan demikian, pembangunan pos, penempatan armada, maupun penambahan personel benar-benar didasarkan pada kebutuhan faktual.
Setelah seluruh kajian teknis, analisis risiko, dan perhitungan kebutuhan selesai dirumuskan, pemerintah akan melangkah ke tahap berikutnya, yakni penyusunan perencanaan teknis dan penganggaran operasional. Tahap ini merupakan bentuk konkret dari komitmen pemerintah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berbasis perencanaan matang.
“Kalau sudah dapat kalkulasinya berapa, baru bicara persoalan penganggaran teknisnya,” tambahnya.
Penegasan Widiarto tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Kutim sangat menjunjung prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan APBD. Setiap kebijakan dan biaya yang dikeluarkan harus memiliki landasan perhitungan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Seluruh rangkaian proses ini pada akhirnya diarahkan untuk memastikan layanan keselamatan dan penanggulangan darurat dapat hadir secara merata bagi seluruh masyarakat Kutai Timur—baik di kawasan perkotaan maupun di pelosok desa. Pemerintah daerah menegaskan bahwa tidak boleh ada wilayah yang tertinggal dalam akses terhadap layanan pemadam kebakaran yang cepat, responsif, dan profesional.
Dengan fondasi kebijakan yang berbasis data serta perencanaan yang sistematis, Kutai Timur diharapkan mampu memperkuat kapasitas penanggulangan kebakaran dan darurat secara menyeluruh, demi mewujudkan wilayah yang lebih aman dan tangguh bagi seluruh warganya. (ADV)
