Faktanusa.com, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi menaikkan besaran insentif bagi tenaga pendidik honorer yang bertugas di berbagai wilayah. Kebijakan ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus memperkuat kualitas layanan pendidikan di seluruh pelosok Kutim.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, menegaskan bahwa kebijakan tambahan insentif tersebut bukan merupakan program baru, namun peningkatan nilai insentif yang selama ini sudah berjalan. Menurutnya, penyesuaian ini diambil karena kebutuhan ekonomi dan beban kerja guru yang semakin menuntut kepastian kesejahteraan.
“Bukan kebijakan baru, cuma nilainya yang kita naikkan. Yang pasti kami berusaha mensejahterakan para tenaga guru di wilayah,” ujar Mulyono saat ditemui di Sangatta. Kamis (27/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya para guru honorer mendapatkan insentif antara Rp875 ribu hingga Rp1,7 juta per bulan. Dengan kebijakan baru ini, insentif kini dinaikkan signifikan dan disesuaikan berdasarkan zona wilayah tempat bertugas.
Untuk wilayah yang tergolong zona 1 seperti Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, insentif ditetapkan sebesar Rp1,275 juta per bulan. Sementara untuk guru yang bertugas di daerah terjauh dan terpencil seperti Sandaran dan Karangan, yang masuk dalam zona 7, kini menerima insentif sebesar Rp2,7 juta per bulan.
“Kenaikan nilai insentif ini mulai diterapkan sejak tahun 2024 dan hingga saat ini pembiayaannya tetap kami bayarkan,” jelasnya.
Mulyono menyebut bahwa saat ini terdapat sekitar 3.700 tenaga pendidik honorer yang tersebar di sekolah negeri maupun swasta di berbagai tingkatan pendidikan di Kutim. Untuk memastikan pembayaran insentif berjalan lancar, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menyiapkan alokasi anggaran mencapai Rp69 miliar.
Jumlah tersebut dinilai sebanding dengan kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan, terutama karena banyak guru yang bertugas di wilayah dengan kondisi geografis berat dan akses transportasi terbatas.
“Banyak guru yang mengabdi di wilayah pedalaman, harus melintasi sungai atau jalan rusak. Pemerintah ingin memastikan mereka tetap mendapat penghargaan yang layak,” ungkapnya.
Di tengah informasi mengenai penurunan transfer dana pusat ke daerah, Pemkab Kutim tetap menegaskan bahwa pemenuhan hak dan kesejahteraan guru menjadi prioritas utama. Mulyono memastikan bahwa sektor pendidikan tidak akan terdampak signifikan, terutama menyangkut pembayaran insentif guru honorer.
“Kami di dinas hanya pelaksana. Kebijakan ada di Bupati dan Wakil Bupati. Alhamdulillah sampai hari ini perhatian pemerintah Kutai Timur luar biasa, bisa kita lihat sendiri,” katanya.
Ia menambahkan, dukungan pemerintah daerah terhadap guru tidak hanya dalam bentuk insentif, tetapi juga melalui peningkatan sarana prasarana pendidikan serta program pelatihan kompetensi guru.
Kebijakan ini turut disambut positif oleh sejumlah guru, terutama mereka yang bertugas di wilayah terpencil. Banyak dari mereka berharap peningkatan insentif dapat semakin memotivasi tenaga pendidik dalam menjalankan tugas mencerdaskan generasi muda.
Pemerhati pendidikan di Kutim menilai langkah ini penting untuk memastikan pemerataan mutu pendidikan, sebab tantangan besar justru berada di sekolah yang letaknya jauh dari pusat kabupaten.
Dengan meningkatnya insentif, pemerintah berharap kualitas proses belajar-mengajar semakin optimal dan angka perpindahan guru dari wilayah terpencil ke wilayah perkotaan dapat diminimalkan.
“Guru adalah ujung tombak pendidikan. Tanpa mereka, sekolah tidak akan berjalan dan masa depan generasi penerus terancam. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga dan memperhatikan mereka,” tegas Mulyono.
Peningkatan insentif ini sekaligus mempertegas bahwa sektor pendidikan masih menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Kutai Timur. Ke depan, pemerintah berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi untuk mewujudkan pendidikan merata dan berkualitas di seluruh wilayah. (Adv/Shin/**)
