Faktanusa.com, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mengupayakan percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan melalui optimalisasi berbagai skema pendanaan. Langkah ini ditempuh untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal daerah sekaligus memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan lebih merata, efektif, dan berkualitas di seluruh kecamatan.
Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Pandi Widiarto, menjelaskan bahwa strategi pendanaan yang didorong saat ini bersifat kolaboratif dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pemerintah daerah didorong agar tidak hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga menjalin kemitraan fiskal dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Kami berharap juga bisa berkolaborasi dengan provinsi dan pusat,” ujar Widiarto. Selasa (18/11/2025)
Pernyataan ini menggambarkan pendekatan komprehensif pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan pembiayaan infrastruktur. Dengan memanfaatkan kerja sama lintas level pemerintahan, beban anggaran daerah dapat ditekan, sementara cakupan perbaikan jalan dapat diperluas sehingga manfaatnya lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.
Widiarto menjelaskan bahwa terdapat sedikitnya tiga skema pendanaan utama yang dapat dimanfaatkan secara berdampingan. Ketiga skema tersebut yakni pendanaan melalui APBD Kabupaten Kutai Timur, Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sebab skema pembangunan jalan ini ada tiga, bisa melalui APBD, bisa melalui bantuan keuangan provinsi, bisa juga APBN pusat,” terangnya.
Pemanfaatan beberapa sumber pendanaan secara sekaligus tentu memerlukan perencanaan yang matang. Tanpa koordinasi yang baik, tumpang tindih program dan inefisiensi anggaran berpotensi terjadi. Karena itu, DPRD Kutai Timur menekankan pentingnya menyusun mekanisme kolaborasi yang jelas dan terukur agar setiap sumber dana dapat saling melengkapi.
Widiarto menyebut bahwa dewan mendorong adanya tata kelola kolaborasi yang lebih tertata, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi. “Itu kita mau atur kolaborasinya,” tegasnya.
Melalui kolaborasi fiskal yang harmonis, pemerintah daerah dapat menetapkan prioritas perbaikan, mengajukan dukungan pendanaan kepada provinsi maupun pusat, sekaligus memastikan seluruh program berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Selain mempercepat proses rehabilitasi jalan, mekanisme ini juga dapat meningkatkan kualitas hasil pembangunan karena setiap skema pendanaan memiliki standar teknis masing-masing yang dapat saling memperkuat.
Upaya memperkuat kolaborasi pendanaan ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Kutai Timur. Jalan yang lebih baik akan menunjang kelancaran arus barang dan jasa, meningkatkan keamanan dan kenyamanan berkendara, serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur yang terencana dan didukung pendanaan yang solid akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (ADV).
