Faktanusa.com, Samarinda, – Pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal kembali menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan Bandara Mahakam Ulu, yang diyakini memiliki peran strategis dalam membuka keterisolasian wilayah perbatasan sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyampaikan bahwa pembangunan Bandara Mahakam Ulu tahun ini akan difokuskan pada konstruksi runway dan apron. Menurutnya, anggaran proyek tersebut bersumber dari tiga pihak, yakni Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu), Pemprov Kaltim, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Jadi ada tiga sumber dana yang bersinergi untuk mempercepat pembangunan bandara ini,” jelas Ekti saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (26/5/2025).
Ekti menambahkan, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan dukungan anggaran sebesar Rp40 hingga Rp45 miliar pada tahun ini untuk mendukung kelancaran proyek tersebut. “Ini merupakan investasi strategis yang sangat penting untuk mempercepat aksesibilitas dan konektivitas wilayah Mahakam Ulu yang selama ini dikenal cukup sulit dijangkau,” tambahnya.
Proyek pembangunan bandara di Mahakam Ulu ini tidak hanya dianggap sebagai infrastruktur biasa. Menurut Ekti, proyek ini memiliki nilai strategis lebih dalam kaitannya dengan membuka isolasi wilayah perbatasan yang selama ini menghambat mobilitas warga dan pengembangan ekonomi lokal. “Bandara ini nantinya tidak hanya untuk mobilitas warga, tapi juga sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan wilayah di perbatasan,” katanya.
Namun, pembangunan Bandara Mahakam Ulu bukan tanpa tantangan. Salah satu kendala saat ini adalah proses penyusunan dokumen teknis yang masih berjalan, termasuk Detail Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Proses ini saat ini ditangani oleh Dinas Cipta Karya setelah sempat dialihkan dari Dinas Perhubungan karena tidak adanya nomenklatur yang sesuai untuk proyek tersebut.
“Peralihan penanganan proyek dari Dinas Perhubungan ke Dinas Cipta Karya ini baru dilakukan dua hari yang lalu,” ungkap Ekti. Ia menjelaskan, peralihan ini sedikit mengubah timeline proyek, sebab penyusunan dokumen teknis diperkirakan memakan waktu dua bulan, kemudian dilanjutkan dengan proses tender yang diperkirakan juga membutuhkan waktu dua bulan.
Meski demikian, Ekti optimistis bahwa proses ini bisa dipercepat agar tender dapat dilaksanakan dalam waktu kurang dari empat bulan. “Kalau bisa dipercepat, tentu akan lebih baik. Kami ingin proses tender bisa dilakukan sebelum waktu tersebut,” ujar politisi dari Partai Gerindra ini.
Lebih jauh, Ekti menegaskan bahwa pengawasan terhadap pembangunan Bandara Mahulu akan dilakukan secara ketat melalui sinergi antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Mahakam Ulu. Sinergi ini juga akan dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) yang tengah disiapkan antara Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Mahakam Ulu.
“Kerja sama yang kuat ini penting agar proyek ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” kata Ekti.
Dengan adanya bandara ini, wilayah Mahakam Ulu diharapkan dapat menikmati akses transportasi udara yang lebih baik, mempercepat mobilitas penduduk, serta mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi baru. Selain itu, Bandara Mahakam Ulu juga akan memperkuat keberadaan wilayah perbatasan yang selama ini cenderung terisolasi.
Jika seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana, Bandara Mahakam Ulu akan menjadi tonggak kemajuan penting bagi daerah paling barat di Kalimantan Timur, membuka peluang baru untuk pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. (ADV/**)