Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dihadapkan pada beragam kendala dalam pemeliharaan jalan di wilayah ini.
Walaupun sudah mengutamakan pembangunan infrastruktur dengan sebagian besar APBD, namun pemeliharaan jalan tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutim Muhammad Muhir melalui Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Timur Jimmi memaparkan, “Kutim memiliki sekitar 1.100 kilometer jalan yang seharusnya sudah memenuhi syarat untuk diperbaiki. Namun, hingga saat ini, hanya sekitar 10% dari total jalan yang telah diperbaiki.”
Yang menjadi hambatan utama adalah terkait pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan tak jarang memunculkan perbedaan harga lahan antara pemerintah dan pemilik lahan.
Ini menyebabkan perlambatan dalam pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan.
Yang juga merupakan tantangan lainnya adalah lalu lintas berat. Banyak perusahaan industri yang menggunakan jalan negara untuk transportasi lalu lintas berat, yang mengakinatkan kerusakan jalan.
Disamping itu, Bupati Kutim Adriansyah Sulaiman menegaskan pentingnya perusahaan mematuhi peraturan yang melarang lalu lintas berat di jalan negara.
“Perusahaan harus bertanggung jawab atas kerusakan jalan negara akibat penggunaan kendaraan berat,” tandasnya.
Kendati berbagai kendala masih ada, pemerintah Kutim tetap berkomitmen untuk mengatasi permasalahan ini.
Selarasnya instansi terkait dan kerja sama dengan masyarakat serta perusahaan industri diharapkan bisa turut membantu pemeliharaan jalan yang lebih baik di Kutai Timur.
Pemerintah pun tengah mempertimbangkan alternatif material dan teknologi yang lebih efisien untuk pemeliharaan jalan.
Melalui adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan dan masyarakat, harapannya pemeliharaan jalan di Kutim bisa ditingkatkan, agar supaya mobilitas masyarakat kian lancar dan pelayanan publik bisa ditingkatkan.ADV
