Faktanusa.com, Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD tengah mengkaji ulang rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai respons atas pemangkasan signifikan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yang disebut mencapai lebih dari 60 persen.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menyampaikan bahwa kebijakan pemangkasan tersebut berdampak besar terhadap keberlangsungan sejumlah program pembangunan yang telah dirancang untuk tahun mendatang.
“Pemotongan ini cukup besar, nilainya lebih dari Rp1 triliun untuk tingkat daerah, termasuk provinsi. Secara otomatis, transfer dana ke kabupaten dan kota, termasuk Balikpapan, juga akan berkurang,” ungkap Budiono kepada wartawan usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang Komisi II DPRD Balikpapan, Senin (13/10/25).
Menurut Budiono, dampak dari pemotongan ini tidak hanya terbatas pada sisi anggaran, tetapi juga berpotensi menunda atau bahkan membatalkan sejumlah proyek pembangunan yang sudah dirancang dalam APBD 2026. Karena itu, diperlukan penyesuaian dan evaluasi secara menyeluruh agar program-program prioritas tetap bisa dijalankan meskipun dengan anggaran yang terbatas.
“Dengan kondisi ini, kami di DPRD bersama Pemkot harus melakukan penyesuaian. APBD yang sudah dibahas sebelumnya perlu direvisi agar sesuai dengan kondisi fiskal yang terbaru,” jelasnya.
Budiono menyebut, pengurangan TKD ini terjadi sebagai dampak kebijakan fiskal nasional yang sedang mengalami penyesuaian. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan, telah menerbitkan peraturan baru yang mengatur pengurangan dana transfer untuk efisiensi anggaran negara.
Meski begitu, ia berharap situasi ini tidak memicu keresahan di masyarakat. Budiono menegaskan bahwa DPRD dan pemerintah kota tetap berkomitmen menjaga stabilitas dan kelangsungan pembangunan di Balikpapan, walau dengan anggaran yang lebih terbatas.
“Kita berharap kondisi tetap kondusif. Jangan sampai ini menimbulkan keresahan. Kami akan pastikan pembangunan tetap berjalan meskipun dengan beberapa penyesuaian skala prioritas,” tambahnya.
Pemerintah Kota Balikpapan sendiri saat ini tengah menyusun ulang program-program strategis agar tetap relevan dengan kemampuan keuangan daerah. Beberapa proyek yang sebelumnya direncanakan kemungkinan akan ditunda, sementara sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar akan tetap menjadi perhatian utama.
Rapat dengar pendapat antara DPRD dan dua OPD tersebut menjadi bagian dari rangkaian evaluasi internal untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dan memastikan transparansi dalam proses perencanaan ulang APBD 2026.
Dengan tantangan fiskal yang dihadapi, DPRD mengajak seluruh pihak untuk memahami kondisi dan mendukung langkah penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah demi menjaga keberlanjutan pembangunan di Kota Balikpapan. (Adv/Shin/**)