Faktanusa.com, Balikpapan – Perpanjangan Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Balikpapan sangat berdampak pada mundurnya pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah.
Mundurnya pelaksanaan rencana PTM sekolah di kota Balikpapan mendapatkan respon dari Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan Pantun Gultom saat ditemui di Ruang Kerjanya. Selasa (7/9/2021).
Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Pantun Gultom menilai, seharusnya pemerintah Pusat dapat memberlakukan kebijakan PPKM dengan melihat jumlah kasus harian yang ada di setiap daerah, namun kenyataannya nya status PPKM yang dilakukan pemerintah pusat dengan melihat mobilitas masyarakat di suatu tempat daerah tertentu.
“Kemarin kita sudah Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan ternyata yang menjadi indikator penilaian yakni melihat mobilitas masyarakat di suatu daerah tertentu.” ujar Pantun Gultom.
“Jika tingginya mobilitas masyarakat menjadi penilaian Pusat dalam penentuan PPKM tentu ini akan menjadi kerugian bagi kota Balikpapan.” tambahnya.
Dijelaskan, Sudah bisa dilihat sendiri masyarakat yang keluar dan masuk ke Kota Balikpapan itu sangat tinggi mengingat Kota Balikpapan banyak warga pendatang yang bekerja begitu juga sebaliknya.
“Jika 100 PPKM terus berada di level 4 pastinya berdampak dengan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka yang rencananya akan digelar pada bulan ini” kata Pantun
Pantum menambahkan, agar sebaiknya pelaksanaan PTM bisa digelar pada awal tahun 2022 mendatang sembari menunggu target pencapaian vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Sehingga pada saat pelaksanaan PTM nantinya di seluruh pelajar sudah mendapatkan vaksin dan memiliki kekebalan ibu yang baik.
“Saya berharap setelah masa perpanjangan PPKM yang akan berakhir di tanggal 20 September mendatang ada penuntutan status sehingga warga kota Balikpapan bisa beraktivitas kembali.” Pungkasnya. (Shin/fn)
