Faktanusa.com, Balikpapan – Terkait kemelut pengerjaan Proyek Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampar Jl. MT Haryono yang hingga kini masih dipermasalahkan berbagai pihak, membuat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan H. Sabaruddin Panrecalle, S.S angkat bicara.
“Dengan ditolaknya membentuk Pansus makan solusi terbaik adalah aparat penegak hukum bertindak berdasarkan bukti-bukti yang ada, ” ujar Sabaruddin kepada awak media. Kamis (11/5/2023)
Menurut Sabaruddin DPRD bukan lembaga pengadilan melainkan lembaga kontrol berdasarkan aduan atau informasi dari masyarakat, tentunya sesuai dengan fakta di lapangan.
Seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mempunyai perencanaan dan target dalam melaksanakan pembangunan, yang bersumber dana dari masyarakat. Jika tidak mempunyai target percuma dana masyarakat terbuang percuma. Mau sampai kapan seperti ini terus lanjut Politisi Partai Gerindra ini dengan nada tegas.
Seperti halnya program Wali Kota Balikpapan dalam hal penanganan banjir. Seharusnya ada target 2023 Balikpapan tidak mengalami banjir lagi.
Masih menurut Sabaruddin, sudah jelas pelaksana proyek DAS Ampal adalah perusahaan “tidak layak” tapi masih saja dipercaya melaksanakan proyek tersebut.
Apa lagi masalah dampak dari proyek tersebut lanjut Sabaruddin, apa pihak perusahaan memikirkan atau peduli dengan kerugian masyarakat sekitar.
Belum lagi perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar lokasi proyek sangat merasakan dampak dari pengerjaan proyek tersebut.
