Kutai Timur – Pemerintah Indonesia baru-baru ini memperkenalkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai langkah untuk meningkatkan keterbukaan, tanggung jawab, dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah.
SIPD diharapkan mampu menjadi jawaban atas berbagai tantangan yang selama ini menghambat proses perencanaan dan implementasi program pembangunan.
David Rante, anggota DPRD Kutim dari Partai Gerindra, menegaskan bahwa SIPD memainkan peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah.
Ia menyebutkan bahwa salah satu masalah utama yang sering dihadapi adalah minimnya sinkronisasi antara data dan informasi dalam perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah.
“Selama ini, perencanaan pembangunan sering tidak tepat sasaran karena data yang digunakan tidak saling terhubung. Dengan SIPD, data pembangunan bisa terintegrasi, sehingga pemerintah pusat maupun daerah dapat lebih mudah mengakses dan memantau program-program yang dijalankan,” ucapnya.
Selain itu, David menyampaikan bahwa pengelolaan data melalui SIPD akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu layanan publik dan keterbukaan pemerintah daerah.
“Dengan adanya SIPD yang berjalan baik, pemerintah daerah Kutim bisa memantau, merencanakan, dan mengimplementasikan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
SIPD berperan dalam menyatukan berbagai data yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, laporan keuangan, serta pemantauan pelaksanaan program.
Melalui sistem yang terintegrasi, diharapkan setiap keputusan dan penggunaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan.
“Optimalisasi SIPD akan memudahkan pemerintah daerah untuk memantau setiap program dan kebijakan yang dijalankan. Ini sangat penting agar pembangunan daerah bisa terlaksana dengan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas David.
Politisi muda ini turut menyoroti besarnya alokasi anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kutim saat ini. Menurut David, dengan anggaran yang cukup besar, seharusnya dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan daerah. Namun, ia menegaskan perlunya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran tersebut.
“Jika ada usulan yang tidak terakomodir, kita harus tahu apa masalahnya. Apa alasannya, dan mengapa usulan tersebut tidak mendapatkan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sangat diperlukan agar pembangunan bisa berjalan sesuai harapan,” jelasnya.
David Rante berharap, melalui pengelolaan SIPD yang lebih maksimal, Pemerintah Kutim mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program pembangunan.
“Kami ingin memastikan bahwa semua usulan masyarakat bisa terakomodir dengan baik, agar pembangunan daerah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat,” tutupnya.ADV
