Faktanusa.com, Balikpapan, 5 Oktober 2025 – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, S.H., M.H., kembali menggelar Agenda Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-9 dengan tema “Kepemerintahan yang Baik Bersumber pada Nilai Budaya Bangsa”. Kegiatan ini berlangsung di lingkungan RT 63 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, pada Minggu (5/10/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Nurhadi menghadirkan Rustam Jaohari, S.H. sebagai narasumber utama. Diskusi ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip good governance atau kepemerintahan yang baik yang berpijak pada nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia.
Menurut Rustam, good governance bukan hanya sekadar sistem administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, melainkan juga harus berakar pada karakter bangsa. “Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial merupakan fondasi moral yang perlu dijaga dalam tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintahan yang baik mencakup berbagai aspek seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta supremasi hukum. Namun, dalam konteks Indonesia, nilai budaya seperti kesederhanaan, kejujuran, toleransi, dan kerukunan juga harus menjadi panduan dalam praktik pemerintahan sehari-hari.
Lebih lanjut, Rustam menekankan bahwa implementasi nilai budaya dapat diwujudkan melalui berbagai cara, di antaranya pendidikan dan sosialisasi nilai budaya, penyusunan kebijakan yang inklusif, penegakan hukum yang adil, serta pengawasan publik yang berkelanjutan.
Nurhadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa penguatan demokrasi daerah tidak dapat dipisahkan dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan. “Demokrasi yang sehat harus tumbuh dari akar budaya sendiri, bukan semata meniru sistem luar. Ketika masyarakat memahami nilai-nilai ini, maka pemerintahan yang bersih dan berkeadilan bisa terwujud,” tegasnya.
Kegiatan ini juga membahas sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam praktik pemerintahan di Indonesia, seperti korupsi, ketidaktransparanan, inefisiensi administrasi, penyalahgunaan kekuasaan, serta rendahnya pendidikan politik masyarakat. Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi serta krisis kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah juga menjadi persoalan yang perlu diselesaikan secara bersama.
Melalui forum ini, Nurhadi berharap masyarakat semakin sadar pentingnya berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi serta menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa agar tetap menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan. (Adv//**)
