Faktanusa.com, Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Samarinda menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029, Selasa (27/5/2025).
Musrenbang tersebut dilaksanakan di Arutala Ballroom, Lantai 4, Gedung B Bapperida Kota Samarinda, dengan dihadir Anggota DPRD Kaltim diantaranya Sugiyono, Abdul Giaz, dan Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, juga dihadiri unsur Forkopimda Kota Samarinda, jajaran Pemerintah Kota Samarinda, serta Camat dan Lurah di Kota Samarinda.
Dalam sambutan Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyampaikan bahwa Musrenbang RPJMD bukan hanya seremonial, tetapi merupakan forum strategis dalam menyusun arah pembangunan kota dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
“Musrenbang RPJMD merupakan forum yang sangat penting, bukan sekedar agenda ceremony tapi juga merupakan forum untuk memperkuat kolegial kolektif membangun Kota Samarinda, lebih akurat dan menyentuh kebutuhan warga,” ujar Andi Harun.
“Itu sebabnya kita semua menyusun RPJMD dengan tingkat partisipasi dan aspirasi masyarakat agar Pemerintah Kota Samarinda mendapatkan input dalam rangka menguatkan baik pada sisi rancangan teknokratik maupun penguatan sasaran,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Anggota DPRD Kaltim Sugiyono mengutarakan keprihatinannya mengenai kondisi Kota Samarinda yang kembali dilanda banjir, sehingga Ia mempertanyakan sedimentasi di Bendungan Benanga yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi
“Saya sangat prihatin, mengingat saat ini Kota Samarinda tengah dihadapkan dengan musibah banjir. Bagaimana agar masyarakat dapat berlaku bijak dalam menyikapi kondisi Kota Samarinda saat ini,” ujar Sugiyono saat diwawancarai media ini.
“Seperti yang terlihat di media sosial, yang seharusnya bertanggung jawab itu ada di provinsi tapi masyarakat taunya Samarinda saja, seperti masalah banjir,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan, meskipun sudah digelontorkan anggaran sekitar Rp25 hingga Rp30 miliar untuk mengatasi sedimentasi bendungan tersebut, namun hasilnya masih belum maksimal.
“Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya bisa memberikan dampak yang signifikan. Tapi kenyataannya, sedimentasi masih tinggi dan banjir tetap terjadi,” pungkasnya.
Masih ditempat yang sama, Abdul Giaz menyampaikan apresiasi atas sinergi antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kaltim. Ia berharap dengan kerja sama yang solid, Kota Samarinda ke depan bisa terbebas dari banjir dan berkembang menjadi kota yang maju dan sejahtera.
“Permasalahan banjir tidak bisa diselesaikan sendiri. Harus ada kerja sama lintas pemerintah, baik provinsi, kota maupun kabupaten,” pungkas Abdul Giaz. (Adv/**)