Faktanusa.com, Samarinda, Di tengah derasnya arus kritik terhadap sektor pendidikan dan kompleksitas pengelolaan anggaran negara, secercah harapan muncul dari Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) baru-baru ini mengambil langkah progresif dengan mulai menyalurkan insentif bulanan sebesar Rp500 ribu kepada guru-guru swasta, mencakup jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Madrasah Aliyah. Kebijakan ini bukan hanya mendapat sambutan positif, tetapi juga apresiasi khusus dari DPRD Kaltim.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyebut langkah Pemprov ini sebagai bentuk keberpihakan yang selama ini dinanti-nantikan oleh para tenaga pendidik non-negeri.
“Kami sangat mendukung dan mengapresiasi langkah ini. Ini adalah sinyal kuat bahwa guru swasta mulai diperhitungkan dan dihargai atas dedikasi mereka yang selama ini terabaikan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (25/6/2025).
Nominal Rp500 ribu memang tidak serta-merta menutup seluruh kebutuhan hidup. Namun, dalam konteks yang lebih luas, insentif ini menjadi bentuk penghargaan moral yang kerap absen dalam sistem pendidikan kita. Di tengah tingginya harga kebutuhan pokok dan beban hidup yang terus meningkat, insentif ini ibarat pelampung yang memberi napas segar bagi ribuan guru swasta.
Salehuddin menyoroti kesenjangan nyata antara guru negeri dan swasta. Guru negeri, katanya, telah lama mendapat gaji tetap, tunjangan sertifikasi, hingga Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Di sisi lain, guru swasta masih berjuang di tengah keterbatasan, bahkan ada yang bergaji di bawah standar UMR.
“Ini bukan hanya soal finansial, tetapi tentang keadilan dan pengakuan,” tambahnya.
Meski mengapresiasi langkah awal Pemprov, Salehuddin mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya ada pada keberlanjutan program. Ia mendorong agar insentif tersebut tidak berhenti sebagai program simbolis atau pencitraan semata, melainkan berkembang secara sistematis dan masuk ke dalam APBD Perubahan 2025.
“Program ini harus dijamin keberlanjutannya. Jumlah penerima harus bertambah, besaran bantuannya pun harus dievaluasi secara berkala,” tegas politisi ini.
Baginya, kesejahteraan guru swasta bukanlah proyek jangka pendek. Melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Benua Etam—julukan Kalimantan Timur.
Dalam dunia pendidikan Indonesia, guru swasta kerap menjadi pilar yang tak terlihat. Mereka adalah ujung tombak pendidikan di daerah-daerah pinggiran, sekolah berbasis komunitas, hingga lembaga keagamaan yang tak tersentuh bantuan negara. Namun kontribusi mereka nyata: mencerdaskan generasi muda di tempat-tempat yang sering luput dari perhatian.
Oleh karena itu, insentif yang diberikan bukan sekadar angka. Ia merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kerja sunyi para pendidik nonformal, yang tetap mengajar meski tanpa kepastian, tunjangan, atau fasilitas memadai.
Langkah Pemprov Kaltim, jika dikelola dengan konsisten, bisa menjadi model inspiratif bagi provinsi lain. Bahwa keadilan dalam pendidikan tak hanya hadir di ruang kelas mewah ber-AC, tapi juga di ruang-ruang sederhana tempat guru swasta mengabdi tanpa pamrih.
Kebijakan ini tentu belum sempurna. Banyak yang harus dibenahi, mulai dari data valid guru swasta, sistem penyaluran, hingga pengawasan dana. Namun langkah pertama sudah diambil. Dan untuk ribuan guru swasta di Kalimantan Timur, itu berarti satu hal penting: mereka tidak lagi dilupakan. (Adv/**)