Faktanusa.com, Samarinda – Di tengah upaya mendorong pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur, Komisi II DPRD Kaltim menerima kunjungan kerja dari Ketua dan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Senin, 26 Mei 2025. Kegiatan ini berlangsung di Gedung DPRD Kaltim, Samarinda, dan menjadi forum penting untuk memperkuat koordinasi antarlegislatif daerah dalam merumuskan arah pembangunan ke depan.
Kunjungan kerja ini tidak sekadar seremoni kelembagaan, melainkan menjadi ruang dialog strategis pasca pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Kukar. Musrenbang merupakan forum penting dalam menjaring aspirasi masyarakat dan menyusun prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, tindak lanjutnya menjadi sangat krusial agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar berdampak nyata di lapangan.
Salah satu fokus utama dalam pertemuan ini adalah penyelarasan antara program-program pembangunan daerah dengan visi-misi kepala daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kedua pihak menilai bahwa sinergi lintas pemerintahan menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang konsisten, efisien, dan berkelanjutan.
Ketua Komisi II DPRD Kukar, Eko Wlandanu, SH, menyoroti pentingnya pemberdayaan potensi ekonomi lokal, terutama di sektor-sektor unggulan seperti pertambangan, perkebunan, dan pariwisata. Menurutnya, ketiga sektor ini menyimpan potensi besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa dunia usaha harus turut berperan aktif, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga sosial. “Kami mendorong agar perusahaan-perusahaan melalui program CSR benar-benar hadir mendukung pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh lagi ada jurang antara kawasan industri dan masyarakat sekitar,” ujar Eko.
Ia juga menekankan perlunya dukungan konkret dari Pemerintah Provinsi Kaltim, baik dalam bentuk pendampingan kebijakan maupun penerbitan regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda) yang mampu memperkuat keberlanjutan program pembangunan.
Merespons hal itu, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menyoroti urgensi aspek lingkungan dalam setiap rencana pembangunan. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan keberlangsungan alam, apalagi di daerah seperti Kukar yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi.
“Pembangunan harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. Kami mendorong agar perusahaan, selain berkontribusi secara ekonomi, juga aktif dalam kegiatan pelestarian alam seperti reboisasi atau penanaman pohon,” ungkap Guntur.
Pernyataan ini sejalan dengan kekhawatiran banyak pihak mengenai dampak industri ekstraktif terhadap ekosistem lokal, termasuk pencemaran air, degradasi hutan, hingga penurunan kualitas udara.
Dalam forum yang berlangsung dinamis tersebut, Firnadi Ikhsan, anggota Komisi II DPRD Kaltim lainnya, turut menyampaikan perhatian terhadap proses penyaluran Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten. Menurutnya, kelancaran dan ketepatan penyaluran Bankeu sangat penting dalam mendukung realisasi program-program prioritas di daerah.
“Bankeu menjadi salah satu instrumen strategis untuk mendorong pembangunan yang tidak bisa dijangkau oleh anggaran daerah sendiri. Namun, mekanismenya harus jelas, cepat, dan tepat sasaran,” katanya.
Firnadi berharap ke depan koordinasi antara DPRD provinsi dan kabupaten dapat semakin erat, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih maupun keterlambatan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Kunjungan kerja ini menjadi refleksi bahwa pembangunan daerah membutuhkan sinergi yang erat antara semua pemangku kepentingan. Tidak hanya eksekutif dan legislatif, tetapi juga dunia usaha, masyarakat, dan komunitas lokal.
Diskusi antara DPRD Kaltim dan DPRD Kukar ini menunjukkan bahwa komunikasi antarlembaga sangat penting dalam menjaga kesinambungan kebijakan. Diharapkan, kolaborasi yang terbentuk dari forum seperti ini dapat menjadi landasan dalam merancang pembangunan daerah yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.
Kalimantan Timur, sebagai salah satu daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), memegang peran strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap langkah pembangunan di tingkat kabupaten dan provinsi perlu dirancang dengan cermat, berbasis data, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (Adv/**)