Balikpapan, – Di tengah semakin kompleksnya dinamika politik nasional dan daerah, pemahaman masyarakat terhadap makna sejati dari politik menjadi kebutuhan mendesak. Hal inilah yang mendorong Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, untuk turun langsung ke tengah masyarakat dalam rangka menyampaikan pesan penting: bahwa politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi sebuah jalan menuju kesejahteraan sosial.
Pesan tersebut disampaikannya dalam forum diskusi yang digelar di RT 05 Kelurahan Damai, Balikpapan Kota, dalam rangkaian kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-7, Rabu, 30 Juli 2025. Forum tersebut mengangkat tema “Keterkaitan antara Politik dan Kesejahteraan Sosial”, dengan menghadirkan suasana yang hangat, akrab, namun tetap substantif.
Dalam pemaparannya, Sigit menegaskan bahwa politik hari ini telah mengalami pergeseran makna yang sangat signifikan. Jika dahulu politik identik dengan perebutan kekuasaan secara fisik atau militer, hari ini politik berlangsung dalam ruang demokrasi—melalui pemikiran, suara rakyat, dan partisipasi dalam pemilu.
“Politik hari ini bukan lagi perebutan lewat senjata, melainkan lewat pemikiran dan suara rakyat. Politik seharusnya mencerdaskan dan mensejahterakan, bukan membuat gaduh,” ujar politisi dari Partai Amanat Nasional tersebut.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan seperti PDD merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta diperkuat oleh Permendagri No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik dan Keputusan DPRD Kaltim. Artinya, kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi biasa, tetapi bagian dari upaya nyata menghadirkan pendidikan politik yang inklusif dan berkelanjutan.
Salah satu bagian penting dari diskusi tersebut adalah pemahaman tentang demokrasi secara utuh, tidak hanya dari sisi politik tetapi juga dari sisi ekonomi. Sigit menjelaskan bahwa demokrasi politik memang penting karena menjamin hak rakyat untuk memilih dan menyuarakan pendapat. Namun, demokrasi ekonomi juga tak kalah penting karena menjadi fondasi dari keadilan sosial.
“Negara harus hadir di sektor-sektor strategis. Kita tidak boleh membiarkan ekonomi dikuasai segelintir orang. Kita ini bukan negara liberal,” tegas Sigit, merujuk pada isi Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan asas kebersamaan dan pemerataan.
Ia mencontohkan negara-negara Skandinavia seperti Norwegia dan Swedia yang menganut sistem welfare state sebagai model negara yang berhasil mengintegrasikan demokrasi dan kesejahteraan. Menurutnya, Indonesia bisa meniru semangat tersebut dengan memperkuat sistem jaminan sosial seperti BPJS.
“BPJS bisa menjadi awal dari sistem kesejahteraan sosial yang lebih kokoh. Tapi semua itu hanya bisa berjalan jika politiknya stabil dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Forum diskusi yang digelar di kawasan permukiman padat tersebut juga dihadiri oleh dua narasumber, yakni Ruddy Iskandar dari Kesbangpol Balikpapan, dan Joko Prasetyo, serta dipandu oleh moderator Imam Sutejo Kurniawan. Kehadiran para tokoh masyarakat dan Ketua RT setempat semakin memperkaya dialog antara warga dan narasumber.
Ruddy Iskandar menyoroti bahwa politik sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Mulai dari pemilihan Ketua RT, pengambilan keputusan keluarga, hingga pemilihan sekolah anak—semuanya adalah bentuk dari aktivitas politik.
“Politik adalah cara mencapai tujuan. Maka penting bagi masyarakat untuk tidak salah memilih pemimpin. Jangan hanya terpikat janji, tapi lihat rekam jejak dan komitmennya,” ujar Ruddy.
Ia juga menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki kekuatan yang sangat besar. Jika janji politik tidak ditepati, pemilu adalah momen untuk memberikan sanksi politik kepada pemimpin yang mengecewakan.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang untuk mendengar pemaparan, tetapi juga ajang interaksi dan hiburan edukatif. Suasana forum menjadi semakin meriah saat sesi kuis interaktif digelar. Pertanyaan seputar Pancasila, Sumpah Pemuda, dan sejarah kebangsaan lainnya berhasil mencairkan suasana dan memicu semangat partisipasi warga.
Tak hanya itu, kegiatan diakhiri dengan sesi dialog terbuka, di mana warga diberi kesempatan menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi. Mulai dari akses pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur lingkungan, hingga pelayanan administrasi.
Sigit menyambut semua masukan tersebut dengan tangan terbuka. Ia menyatakan bahwa kehadirannya bukan hanya untuk menyampaikan materi, tetapi juga untuk mendengar dan menyerap aspirasi langsung dari masyarakat.
“Saya tidak datang hanya untuk menyampaikan materi, tapi juga untuk mendengar. Semua aspirasi ini akan kami bawa dan perjuangkan di DPRD,” ujarnya, menutup acara.
Kegiatan seperti ini menunjukkan bahwa politik bisa menjadi alat transformasi sosial yang nyata, selama dijalankan dengan niat baik, kesadaran, dan keterlibatan publik. Sigit Wibowo, melalui pendekatannya yang terbuka dan edukatif, mencoba meretas jarak antara parlemen dan rakyat—agar politik kembali ke makna sejatinya: membangun kesejahteraan bersama. (Adv/**)