Faktanusa.com, Samarinda – Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), salah satu wilayah terluar Kalimantan Timur, terus menjadi perhatian dalam rencana pembangunan infrastruktur provinsi. Akses yang terbatas, medan geografis yang menantang, serta letaknya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadikan Mahulu sebagai wilayah strategis, namun juga menuntut perhatian khusus.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Muin, belum lama ini melakukan kunjungan kerja langsung ke Mahulu. Dalam lawatannya, ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di kabupaten termuda di Kaltim itu bukan lagi sekadar wacana politik, melainkan mulai direalisasikan secara konkret oleh Pemerintah Provinsi.
“Tiga hari lalu saya masuk ke Mahulu. Apa yang disampaikan Gubernur benar adanya, bahwa pembangunan infrastruktur Mahulu diprioritaskan. Tapi kita juga perlu kesabaran karena anggaran tahun ini memang ada pengurangan dari pusat,” ujar Baharuddin saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran imbas refocusing dari pemerintah pusat, Pemprov Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tetap menggulirkan sejumlah proyek infrastruktur krusial di Mahulu. Jalan Tering–Ujoh Bilang, yang menjadi akses utama menuju ibu kota kabupaten, saat ini tengah dibangun secara bertahap.
Pembangunan tahap pertama dan kedua jalan tersebut masing-masing dianggarkan sebesar Rp53 miliar. Proyek ini dinilai sangat vital dalam membuka isolasi Mahulu dari wilayah lain di Kaltim.
Selain jalan, konektivitas antarwilayah di Mahulu juga diperkuat melalui pembangunan sejumlah jembatan strategis. Salah satunya adalah Jembatan Long Pahangai–Long Bolang yang mendapatkan alokasi anggaran lebih dari Rp12 miliar. Sementara itu, untuk Jembatan Ujoh Bilang–Long Pahangai, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp2 miliar.
“Ini bukti konkret bahwa pemerintah bergerak, tidak hanya bicara,” tegas Baharuddin.
Tak hanya infrastruktur darat, sektor transportasi udara juga menjadi fokus pembangunan. Pemprov Kaltim telah mengalokasikan Rp40 miliar untuk pengembangan Bandara Ujoh Bilang. Langkah ini dianggap sebagai solusi jangka panjang dalam membuka keterisolasian Mahulu, yang selama ini sangat bergantung pada transportasi sungai dan udara dengan fasilitas terbatas.
Runway sepanjang 700 meter kini tengah dibangun dan ditargetkan akan diperpanjang hingga 1.200 hingga 2.000 meter. Dengan landasan pacu tersebut, pesawat jenis ATR – yang mampu membawa lebih banyak penumpang dan barang – diharapkan bisa mendarat.
“Kami sudah berdiskusi dengan Dinas Perhubungan. Ini penting untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan memperlancar arus logistik serta investasi. Bandara yang memadai akan membuka akses masuk dan keluar yang lebih cepat dan efisien,” papar Baharuddin.
Namun, pembangunan infrastruktur di Mahulu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Baharuddin mengingatkan bahwa perlu ada koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Pasalnya, kewenangan atas pembangunan jalan, jembatan, dan bandara terbagi sesuai dengan struktur pemerintahan.
“Ini jalan penghubung yang sangat penting. Tapi karena masuk kewenangan provinsi, pusat tidak bisa serta-merta ambil alih. Begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, semua harus melalui konsultasi dan komunikasi yang baik agar tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Ia juga menyoroti perlunya perencanaan matang agar setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya sekadar proyek musiman.
Bagi Baharuddin, pembangunan Mahulu adalah bagian dari tanggung jawab bersama, bukan sekadar agenda politik. Ia melihat bahwa kemajuan Mahulu tidak hanya menyangkut infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut martabat dan harapan masyarakat di wilayah perbatasan.
“Kami tidak tutup mata. Ini adalah masa depan masyarakat perbatasan. Infrastruktur Mahulu bukan hanya soal jalan dan jembatan, tapi soal membuka peluang, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan pemerataan pembangunan. (Adv/**)