Faktanusa.com, Samarinda – Tujuh puluh sembilan tahun sudah Indonesia merdeka. Namun di beberapa sudut negeri, kemerdekaan itu masih terasa setengah hati. Di pesisir timur Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Sangkulirang hingga Sandaran, gelap malam masih menjadi teman akrab warga. Akses listrik, sesuatu yang bagi sebagian besar orang telah menjadi kebutuhan dasar, di sini masih menjadi barang langka.
Situasi ini menjadi sorotan serius bagi Agusriansyah Ridwan, anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PKS. Dalam sebuah pernyataan tegas usai Rapat Paripurna DPRD baru-baru ini, ia mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk tidak lagi menunda-nunda pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan dan kelistrikan, di wilayah-wilayah terpinggirkan seperti Kutai Timur.
“Lucu dan menyedihkan kalau di negara yang sudah merdeka puluhan tahun masih ada wilayah yang belum menikmati listrik,” ujarnya, menggambarkan ironi yang tengah dihadapi sebagian warga Kaltim. Rabu, 28/05/2025)
Menurut Agusriansyah, kondisi ini bukan sekadar soal keterlambatan pembangunan, tetapi cerminan nyata ketimpangan yang masih menganga di wilayah kaya sumber daya alam itu. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kota-kota besar atau kawasan strategis nasional, sementara daerah-daerah pelosok dibiarkan berjalan tertatih-tatih.
Agusriansyah mengingatkan bahwa Sangkulirang dan Sandaran telah masuk dalam daftar prioritas pembangunan yang disampaikan oleh Gubernur Kaltim sebelumnya. Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain. Hingga kini, progres pembangunan masih jauh dari harapan masyarakat.
Padahal, menurutnya, langkah awal sudah dilakukan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama PLN telah melakukan survei awal untuk pengembangan jaringan listrik di kawasan tersebut. Namun, survei itu baru sebatas rencana. Tanpa tindak lanjut konkret dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pemerintah Provinsi Kaltim, harapan warga kembali menggantung di ujung kabel yang belum tersambung.
“Pemkab Kutim sudah melakukan survei bersama PLN. Sekarang tinggal bagaimana Pemprov dan Kementerian ESDM menindaklanjuti agar alokasi anggaran untuk listrik benar-benar dilaksanakan,” tegas Agusriansyah.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau, Agusriansyah menolak anggapan bahwa infrastruktur dasar adalah sesuatu yang bisa ditunda. Menurutnya, jalan dan listrik bukan kemewahan yang bisa dinikmati segelintir orang, tapi hak setiap warga negara.
“Pemerintah harus hadir secara nyata di daerah-daerah terluar dan terpinggirkan. Jalan yang memadai dan listrik bukan hanya penopang ekonomi, tapi juga pembuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti potensi besar yang dimiliki wilayah-wilayah seperti Sangkulirang dan Sandaran. Dari sumber daya alam hingga kekayaan wisata bahari, daerah ini menyimpan banyak potensi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, tanpa akses dasar seperti jalan dan listrik, potensi itu akan terus terkubur.
Seruan Agusriansyah bukan sekadar kritik. Ia berharap Pemerintah Provinsi Kaltim dapat lebih agresif dalam mengawal usulan strategis dari kabupaten/kota ke pemerintah pusat, terutama dalam hal penganggaran program kelistrikan dan pembangunan jalan.
“Jangan sampai masyarakat terus-menerus menjadi korban dari lambannya proses birokrasi. Wilayah seperti Sangkulirang dan Sandaran harus masuk dalam agenda prioritas nasional,” pungkasnya.
Di tengah geliat pembangunan nasional, suara dari pinggiran seperti ini mengingatkan kita bahwa pembangunan sejati bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi atau proyek mercusuar, tetapi soal kehadiran nyata negara dalam memenuhi hak dasar warganya — bahkan di tempat yang jauh dari sorotan lampu kota. (Adv/**)