Faktanusa.com, Samarinda – Di ujung barat Kalimantan Timur, tersembunyi sebuah kabupaten yang kaya akan potensi alam namun masih tertinggal dalam pembangunan: Mahakam Ulu (Mahulu). Wilayah perbatasan ini terus menjadi sorotan, terutama terkait minimnya infrastruktur dasar dan terbatasnya akses pendidikan yang layak. Kondisi inilah yang mendorong Komisi III DPRD Kalimantan Timur mengambil sikap lebih tegas.
Sugiyono, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, menyatakan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Mahulu merupakan tanggung jawab bersama. Baginya, akses jalan dan fasilitas pendidikan bukan sekadar kebutuhan fisik, tetapi pondasi utama untuk mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi daerah.
“Kami dari Komisi III DPRD Kaltim mendorong penuh pembangunan infrastruktur untuk Mahulu, terutama jalan poros sebagai akses utama antarwilayah. Ini sangat penting untuk mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Mahulu,” kata Sugiyono dalam pernyataannya usai rapat dengar pendapat baru-baru ini.
Mahulu hingga kini masih bergantung pada jalur sungai dan akses darat terbatas untuk mobilitas penduduk serta distribusi barang. Pembangunan jalan poros sebagai penghubung antarwilayah telah lama direncanakan, namun realisasinya masih jauh dari harapan. Bagi Sugiyono, keberadaan jalan poros ini bukan hanya kebutuhan, tetapi sudah menjadi keharusan yang mendesak.
Menurutnya, Komisi III berkomitmen untuk mengawal agar usulan pembangunan jalan poros Mahulu dapat masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim tahun 2026.
“Infrastruktur menjadi kunci utama. Jika jalannya baik, maka distribusi logistik, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat akan meningkat. Karena itu, kami akan perjuangkan anggaran 2026 untuk pembangunan jalan poros Mahulu,” tegasnya.
Pembangunan SDM melalui pendidikan juga menjadi perhatian utama. Sugiyono menggarisbawahi pentingnya kehadiran pemerintah provinsi dalam membangun sekolah baru, memperbaiki fasilitas pendidikan, serta menghadirkan tenaga pengajar yang kompeten di Mahulu.
“Kita juga ingin SDM di Mahulu tidak tertinggal. Pemerintah provinsi perlu hadir untuk membangun sekolah, menyediakan tenaga pendidik, dan infrastruktur pendidikan yang memadai. Ini investasi jangka panjang,” jelasnya.
Namun, upaya pengembangan pendidikan di Mahulu tidak bisa dilepaskan dari persoalan infrastruktur. Tanpa akses jalan yang layak, pembangunan sekolah menjadi sulit diwujudkan. Distribusi buku, kehadiran guru, dan pemerataan pendidikan terganjal oleh kondisi geografis dan logistik yang belum mendukung.
“Masalah utamanya memang infrastruktur. Tanpa akses jalan yang layak, sekolah pun sulit dibangun. Semua saling berkaitan,” ujar Sugiyono.
Kabupaten Mahakam Ulu adalah salah satu wilayah strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Meski demikian, pembangunan di wilayah ini masih jauh tertinggal dibanding daerah lain di Kalimantan Timur. Dengan kekayaan sumber daya alam seperti hasil hutan dan tambang, Mahulu seharusnya dapat berkembang lebih pesat jika didukung infrastruktur yang memadai.
Komitmen DPRD Kaltim, terutama dari Komisi III, diharapkan bisa menjadi titik balik bagi Mahulu. Dengan memperjuangkan anggaran pembangunan infrastruktur dan pendidikan dalam perencanaan APBD 2026, mereka berharap Mahulu tidak lagi terpinggirkan dalam peta pembangunan provinsi.
Bagi masyarakat Mahulu, harapan akan masa depan yang lebih baik terus tumbuh, seiring janji-janji pembangunan yang kini mulai digaungkan kembali. Namun, realisasi di lapangan tetap menjadi tantangan. Mewujudkan akses jalan yang layak dan pendidikan berkualitas bukan pekerjaan satu hari, tetapi memerlukan konsistensi, keberpihakan anggaran, dan keberanian politik. (Adv/**)