Faktanusa.com, Balikpapan – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Galeri Isu strategis (Garis ) Provinsi Kalimantan Timur mengkritik mekanisme pekerjaan pembangunan di kota Balikpapan berupa Pengadaan Langsung (PL) maupun lelang pekerjaan.
Ketua LSM Garis Prov. Kaltim Ahmad Betawi mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan ikut andil dalam memenangkan paket pekerjaan baik yang dilakukan melalui proses tender hingga paket PL (tunjuk langsung).
Ahmad Betawi menyebut, proyek pembangunan di Kota Balikpapan telah diatur sedemikian rupa untuk memenangkan kandidat yang terafiliasi sebagai orang penguasa di Kota Balikpapan.
“Sudah dikondisikan, yang daftar tender ini ada yang punya, rata-rata pekerja berupa paket PL ini sudah ada yang punya,” kata Ahmad Betawi, Jumat (3/6/2022) sore.
“Ada ketimpangan masalah kue-kue proyek yang beredar di Pemkot Balikpapan. Hampir semua sudah dikondisikan oleh penguasa,” imbuhnya.
Ahmad Betawi menilai permasalah tersebut sudah melampaui batas dan menyebabkan pengusaha-pengusaha kecil gigit jari atau jadi penonton saja.
Ia mencontohkan bagaimana mekanisme lelang diatur dengan mencantumkan syarat yang tak dimiliki kontraktor menengah ke bawah. Seperti mencantumkan ISO yang tak dipunyai kontraktor usaha kecil.
“Salah satunya persyaratan yang menyulitkan pengusaha yang bukan kelompoknya (Penguasa), seperti ditekankan ISO, tidak perlu diterapkan karena itu minimal 5-10 miliar ke atas. Kalau yang pemula 1-5 miliar harusnya ada toleransi dari pemerintah,” ungkapnya.
“Kami akan melakukan aksi penolakan atas permainan tender dan PL yang melibatkan petinggi pemerintah kota itu.” Tegasnya.
Rencananya, 15 Juni 2022 mendatang, mereka akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkot Balikpapan.
“Senin ini (6/6/2022), kita akan bersurat di Pemerintah Kota terkait PL dan tender. Kami menyayangkan dan akan melakukan demo tanggal 15 Juni,” ujarnya.
Sementara, di tempat yang sama, Ketua Ansor Kota Balikpapan dan juga sebagai Pengusaha Muda Husin Kadri menyesalkan dengan adanya oknum yang kerap menyebut sebagai penguasa di Kota Balikpapan untuk meminta paket pekerjaan di dinas-dinas terkait.
“Bahkan ada penekanan yang mengaku-aku orangnya penguasa. Kita tidak mau itu,” ungkap Husin.
“Teman-teman punya badan usaha yang harus dihidupkan. Bayar pajak penghasilan tiap tahun, jangan sampai belum kita bergerak sudah ada yang mengklaim baik yang lelang atau yang PL.
“Kita juga paham kemampuan kita, jadi tidak perlu serakah,” pungkasnya.
