Faktanusa.com, Balikpapan — Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Balikpapan bersama DPD Kalimantan Timur menggelar Diskusi Publik bertema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Binakutai Balikpapan dan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Arih Franata Filipus Sembiring, mewakili Gubernur Kalimantan Timur. Kamis (11/12/2025)
Acara dihadiri oleh Ketua Umum DPP LAKI Burhanuddin Abdullah, Sekjen LAKI Meta Indah Budhiarti, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kota Balikpapan Adwar Skenda Putra, unsur Forkopimda, Ketua DPC LAKI se-Kaltim, organisasi kepemudaan, mahasiswa, serta undangan dari Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara (PPU), Bontang dan Kutai Kartanegara (Kukar).
Dalam sambutannya, Arih Franata Filipus Sembiring menekankan bahwa Hari Antikorupsi Sedunia yang ditetapkan pada 9 Desember 2003 harus menjadi momentum tahunan untuk menguatkan komitmen kolektif memberantas korupsi.
“Secara internasional, Hari Antikorupsi ditetapkan pada 9 Desember 2003. Artinya, sudah lebih dari dua dekade kita memiliki peringatan ini. Mungkin kemarin banyak kesibukan sehingga baru kita rayakan sekarang, namun esensinya jangan sampai hilang,” ujarnya.
Arih juga menegaskan bahwa korupsi adalah ancaman multidimensi yang mampu menggerogoti pembangunan dan merusak tata kelola pemerintahan. Karena itu, ia mengapresiasi keberadaan LAKI DPD Kaltim dan seluruh jaringan DPC yang aktif mengkampanyekan nilai-nilai integritas hingga ke akar rumput.
“Laskar Antikorupsi Indonesia merupakan gerakan penting yang konsisten mempromosikan integritas, mengajak generasi muda berperan, serta membangun kesadaran kolektif. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kiprah LAKI,” tambahnya.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Seluruh komponen bangsa — pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, media, dan generasi muda — harus bergandengan tangan dalam membangun budaya antikorupsi yang kuat.
Ketua DPC LAKI Balikpapan, Oki M. Alfiansyah, S.H., M.H., Med., CPCLE, CIRP, menjelaskan bahwa kegiatan ini digelar sebagai bentuk edukasi berkelanjutan kepada publik mengenai bahaya laten korupsi. Menurutnya, korupsi masih menjadi persoalan serius yang perlu terus diingatkan kepada para pemangku kebijakan maupun masyarakat.
“Kegiatan ini tujuannya memberikan semangat dan edukasi kepada publik tentang bahaya laten korupsi. Kita juga mengingatkan pejabat bahwa korupsi masih ada di sekitar mereka. Semangat antikorupsi tidak boleh hanya muncul saat Hakordia, tapi harus digaungkan setiap hari,” tegasnya.
Oki menyampaikan bahwa pihaknya awalnya telah mengundang perwakilan KPK, Kapolda Kaltim, dan Kejati Kaltim. Namun KPK berhalangan hadir karena pada saat yang sama sedang menggelar Rakernas dan peringatan Hakordia tingkat nasional di Yogyakarta.
Ia juga menekankan agar seluruh pihak, terutama pejabat publik, lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran karena potensi penyimpangan selalu dapat terjadi kapan saja. “Jangan pernah lemah atau mundur dalam kampanye antikorupsi,” ujarnya.
Ketua Umum DPP LAKI, Burhanuddin Abdullah, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa organisasi yang dipimpinnya telah berdiri sejak 2007 dan kini berkembang hampir di seluruh kabupaten di Indonesia. Ia dengan tegas menyatakan bahwa LAKI berdiri secara independen tanpa pendanaan dari APBN maupun APBD.
“Selama 18 tahun saya memimpin, LAKI tidak pernah menerima dana APBN maupun APBD. Kita hidup dari gotong royong dan unit usaha. Silakan cek, tidak ada dana negara yang masuk ke LAKI,” ucapnya.
Burhanuddin menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui sinergi tiga pilar utama: masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Kolaborasi ketiga unsur ini merupakan kunci keberhasilan melawan korupsi yang semakin kompleks.
“Jadikan pemerintah, aparat hukum, dan organisasi lain sebagai mitra dalam perjuangan,” katanya di hadapan peserta.
Dengan suara tegas, ia juga menyampaikan komitmen pribadinya dalam memerangi korupsi. “Saya petaruhkan nyawa untuk melawan korupsi. Saya tidak takut. Ini perintah Allah dan perintah konstitusi. Jangan pernah lelah, jangan pernah takut menghadapi korupsi.”
Diskusi Publik Hakordia 2025 ini bukan hanya menjadi ruang dialog, tetapi juga penegasan bahwa gerakan antikorupsi merupakan kerja panjang yang tidak boleh berhenti pada momen tahunan. LAKI Kaltim menegaskan akan terus melakukan kampanye, edukasi publik, dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran serta kebijakan pemerintah di berbagai daerah.
Dengan hadirnya berbagai elemen masyarakat — mulai dari pemerintah, mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga insan muda — kegiatan ini diharapkan memperkuat budaya integritas di Kalimantan Timur. Acara ini juga menjadi momentum penting untuk mendorong kolaborasi konkret dalam upaya memerangi korupsi secara lebih luas dan berkelanjutan. (Shin/**)
