Faktanusa.com, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat fondasi kemandirian fiskal melalui upaya diversifikasi sumber pendapatan daerah di luar sektor tradisional. Langkah ini ditempuh sebagai strategi jangka panjang untuk menciptakan ketahanan ekonomi daerah yang lebih stabil, adaptif, dan tidak bergantung pada satu jenis pendapatan saja.
Anggota DPRD Kutai Timur, Yusri Yusuf, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah menelaah berbagai peluang investasi baru yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Namun, proses pengembangan sektor-sektor baru tersebut tidak lepas dari sejumlah tantangan administratif maupun regulasi.
“Investasi di sektor lain masih dievaluasi usulannya karena kita akan terjadi pemotongan dana bagi hasil. Itu yang menjadi kendala,” jelas Yusri. Jum’at (14/11/2025)
Situasi ini mendorong pemerintah daerah bersama DPRD untuk mencari terobosan yang lebih inovatif dalam memperkuat struktur fiskal daerah. Ketergantungan Kutai Timur pada pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya dari sektor ekstraktif, dinilai cukup berisiko di tengah fluktuasi ekonomi dan perubahan kebijakan pusat.
Karena itu, pengembangan potensi ekonomi lokal menjadi agenda penting. Berbagai alternatif sumber pendapatan didorong untuk dikembangkan, mulai dari sektor jasa, industri kreatif, pariwisata, hingga peluang bisnis berbasis potensi alam yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Dalam konteks ini, keberadaan Perusahaan Daerah (Perusda) kembali menjadi perhatian sebagai salah satu instrumen strategis untuk mendorong peningkatan PAD. Yusri menegaskan pentingnya peran Perusda yang dikelola secara profesional, transparan, dan mampu berkompetisi sebagai penggerak ekonomi daerah.
“Kita berharap ada Perusda yang betul-betul bisa membantu kita di sektor PAD. Dengan adanya PAD yang lebih tinggi, kita tidak terlalu tertumpu pada DBH,” tegasnya.
Menurutnya, Kutai Timur memiliki potensi besar yang dapat dikelola melalui Perusda, mulai dari sektor perdagangan, logistik, properti, hingga jasa pelayanan publik berbasis teknologi. Optimalisasi pengelolaan aset daerah juga dinilai dapat menjadi salah satu sumber pendapatan baru yang memberikan kontribusi berkelanjutan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pembenahan menyeluruh mulai dari perumusan rencana bisnis, peningkatan kapasitas manajemen, hingga penerapan tata kelola yang akuntabel. Evaluasi terhadap rencana investasi pun terus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi fiskal dan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada akhirnya, penguatan kemandirian fiskal Kutai Timur menjadi tujuan strategis yang tidak hanya ditujukan untuk menambah pendapatan, tetapi juga menciptakan ruang fiskal yang lebih luas bagi pembangunan daerah. Dengan pendapatan yang lebih stabil dan beragam, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan pembangunan secara lebih mandiri, berkelanjutan, dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (ADV)
