Faktanusa.com, Balikpapan – Rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan pada Kamis (15/05/2025) dalam rangka membahas persiapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rombongan kunker dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel didampingi Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle dan Anggota Komisi II diantaranya Sigit Wibowo, Nurhadi Saputra, Firnadi Ikhsan, Abdul Giaz , Yonavia dan Shemmy Permata Sari serta Tenaga Ahli Komisi II.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel mengatakan sharing terkait rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) pada hakekatnya perencanaan pembangunan merupakan proses perumusan kepusatan dari berbagai alternatif baik yang berasal dari data dan informasi faktual kemudian menjadi sumber untuk menentukan tujuan.
Ekti Imanuel menekankan pentingnya menjadikan data dan informasi faktual sebagai dasar dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“Pada dasarnya, penyusunan RKPD merupakan proses merumuskan berbagai alternatif kebijakan berdasarkan data dan informasi faktual. Hal ini menjadi landasan untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan,” ujar Ekti.
Sementara itu, Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle, kunjungan ke DPRD Balikpapan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian khusus terhadap pembangunan di Kota Balikpapan.
“Kami ada 10 orang anggota dari Dapil Balikpapan yang tentunya memiliki akuntabilitas untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat di sini. Namun saat kami berkunjung, rekan-rekan DPRD Kota Balikpapan justru sedang melaksanakan kegiatan luar daerah, sehingga kami tidak mendapatkan data secara maksimal,” ujar Sabaruddin.
“Kami memahami situasi tersebut, rekan-rekan di DPRD Kota Balikpapan tentu memiliki jadwal kegiatan sendiri. Namun, hal ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada mereka,” sambungnya.
Di dalam rapat, Sabaruddin juga mempertanyakan mekanisme penyusunan RKPD di tingkat daerah. Ia ingin memastikan apakah proses tersebut telah melalui berbagai tahapan, mulai dari perencanaan awal, pengumpulan aspirasi masyarakat, pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD, hingga tahap finalisasi serta pengesahan.
“Pertemuan tadi saya sampaikan apakah penyusunan RKPD sudah melibatkan semua tahapan? Mulai dari perencanaan awal, proses penjaringan aspirasi masyarakat, pembahasan antara eksekutif dan legislatif, hingga finalisasi dan pengesahan?” ujar Sabaruddin.
Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi DPRD Kaltim dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas fungsi-fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di masa mendatang. (Adv/**)