Faktanusa.com, Sangatta – Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur, David Rante, mengungkapkan bahwa meskipun belanja operasional pemerintah daerah cukup besar, kekurangan sumber daya manusia (SDM) tetap menjadi masalah utama dalam pelaksanaan program-program Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menekankan perlunya solusi cepat dan efektif untuk mengatasi isu ini agar tidak menjadi kendala yang terus-menerus.
Ia mengungkapkan bahwa beberapa SKPD, termasuk bagian hukum, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perkim, sering kali mengalami kekurangan tenaga teknis, seperti yang tertera dalam laporan Pansus LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023. Meskipun anggaran untuk pegawai dalam belanja operasi cukup besar, kebutuhan SDM yang memadai belum terpenuhi secara optimal.
“Beberapa dari yang dikeluhkan dalam program-program OPD adalah kurangnya sumber daya manusia atau SDM. Tetapi dari biaya operasi alias belanja operasi ini dari pemerintah untuk pegawainya itu cukup lumayan nilainya dan itulah yang saya katakan bahwa itu menjadi strategi pemerintah bagaimana untuk mengatasi hal tersebut karena memang di beberapa SKPD itu pasti mengeluhkan kurangnya sumber daya manusia,” ucap David.
David menegaskan urgensi pemerintah untuk segera menemukan solusi terkait kekurangan tenaga teknis di berbagai dinas. Tanpa tindakan yang tepat, kekurangan SDM ini dapat terus berlanjut dan menghambat efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah.
“Keterangan dari Pansus LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023 misalnya di bagian hukum, di Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perkim, mereka masih membutuhkan tenaga-tenaga teknis. Kita sudah sarankan kepada pemerintah untuk segera mencarikan solusi karena kalau tidak hal tersebut akan terus berulang. Kemarin kita juga lihat ini seperti akan terulang lagi,” ujarnya.
DPRD Kutai Timur berharap agar pemerintah daerah dapat mengelola anggaran belanja operasi dengan lebih efisien untuk mengatasi kekurangan SDM di berbagai dinas. Kolaborasi antara pemerintah dan DPRD diharapkan dapat menciptakan strategi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan ini.
David Rante juga mengajak seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kutai Timur.ADV