Faktanusa.com, Balikpapan, 29 Januari 2026 — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan pada tahun 2026 terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai mitra utama guna mendukung pengendalian inflasi daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Berbagai program kerja telah dirancang dan akan diimplementasikan di wilayah kerja KPwBI Balikpapan yang meliputi Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menegaskan bahwa sinergi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan memperkuat perekonomian daerah.
“Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendiri. Pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi daerah membutuhkan sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, TPID, pelaku usaha, perbankan, serta masyarakat,” ujar Robi Ariadi.
Dalam mendukung pengendalian inflasi daerah, KPwBI Balikpapan terus memperkuat kolaborasi dengan mitra yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Penguatan tersebut difokuskan pada implementasi program strategis, antara lain melalui peningkatan frekuensi Gerakan Pangan Murah (GPM), Pasar Murah (PM), serta Operasi Pasar (OP) sebagai langkah stabilisasi harga, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
“Kami mendorong agar intervensi pengendalian harga dilakukan lebih dini dan terukur, sehingga gejolak harga dapat ditekan sejak awal, terutama pada komoditas pangan strategis,” kata Robi Ariadi.
KPwBI Balikpapan juga mendukung fasilitasi distribusi pangan kepada produsen dan distributor terpilih, serta perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi program pengendalian inflasi daerah sebagai tindak lanjut roadmap pengendalian inflasi 2025–2027 melalui High Level Meeting (HLM) TPID. Selain itu, penguatan sisi pasokan dilakukan melalui fasilitasi sarana dan prasarana produksi bagi kelompok tani, perikanan, dan peternakan, serta perluasan kerja sama antar daerah (KAD) dengan wilayah sentra produksi.
“Ketahanan pasokan merupakan fondasi utama pengendalian inflasi. Oleh karena itu, kami terus mendorong penguatan produksi lokal dan kerja sama pasokan antar daerah agar stok pangan tetap terjaga,” lanjutnya.
Di sisi pertumbuhan ekonomi, KPwBI Balikpapan memfokuskan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM. Berbagai program dirancang melalui workshop, bantuan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha, kualitas produk, serta perluasan akses pasar, baik secara digital maupun ekspor.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Melalui peningkatan kapasitas, kualitas, dan akses pasar, kami berharap UMKM dapat naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Robi Ariadi.
KPwBI Balikpapan juga memfasilitasi business pitching dan business matching, termasuk kerja sama dengan Ekspor Center Provinsi Kalimantan Timur, guna membuka peluang pasar internasional bagi UMKM. Penguatan pengelolaan keuangan UMKM dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi SIAPIK, edukasi manajemen usaha, serta literasi keuangan yang disinergikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan, termasuk business matching pembiayaan.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi inklusif turut didorong melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, antara lain melalui perluasan ekosistem halal, pengembangan ekonomi keuangan sosial syariah, serta penguatan kemandirian ekonomi pesantren.
“Pengembangan ekonomi syariah kami dorong tidak hanya dari sisi pembiayaan, tetapi juga dari penguatan ekosistem, sertifikasi halal, hingga pemanfaatan wakaf produktif,” jelas Robi.
Untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan mendukung pendapatan daerah, KPwBI Balikpapan terus mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui sinergi dalam TP2DD. Implementasi elektronifikasi difokuskan pada sektor strategis seperti pasar, parkir, dan transportasi, serta diperkuat melalui edukasi QRIS dan perlindungan konsumen.
“Kami optimistis berbagai sinergi dan program strategis ini dapat menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Balikpapan dan sekitarnya yang semakin inklusif dan berkelanjutan pada 2026,” tutup Robi Ariadi. (**)
