Faktanusa.com, Sangatta – Keputusan untuk menempuh kehidupan berumah tangga tentu bukan hal yang bisa dilakukan dengan pikiran pendek dan pertimbangan yang sederhana. Untuk itu, tingginya angka perceraian saat ini di Kutim menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Yan, Ketua Komisi D DPRD Kutim menuturkan bahwa pada dasarnya pilihan untuk melakukan perceraian merupakan wilayah pribadi atau hak setiap orang. Untuk itu, Yan hanya dapat sebatas memberi anjuran kepada setiap pria maupun wanita untuk dapat berpikir dengan matang sebelum melakukan pernikahan.
Disisi lain, Yan juga menyampaikan bahwa tugas untuk mengurangi angka perceraian merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat, lembaga-lembaga, maupun tokoh-tokoh agama dengan berupaya memberi pemahaman dan pendewasaan kepada setiap pasangan muda yang menjalani kehidupan pernikahan.
“Ya mungkin itu semua tugas dan tanggung jawab kita ya semua lapisan masyarakat, lembaga-lembaga, agama. Ini kita berupaya untuk melakukan itu supaya ke depan taraf hidup kita, kesejahteraan, angka-angka perceraian akan berkurang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yan juga melihat tingginya angka perceraian sebagai gambaran dari ketidak-dewasaan dalam membangun kehidupan berkeluarga. Hal itu menurutnya membuat setiap pasangan cenderung lebih cepat untuk memutuskan berpisah.
“Saya lihat gambaran dari ketidak-dewasaan sih dalam rangka kita membangun keluarga yang lebih baik. Jadi cenderung memutuskan untuk melakukan bercerai lebih cepat,” terangnya.
Yan juga menjelaskan bahwa dalam persoalan ini pemerintah perlu mengetahui batasan dan porsi dalam membuat peraturan, lantaran tak mungkin membuat peraturan tanpa adanya dasar hukum yang melandasinya. Terlebih, ditekankan oleh Yan bahwa hal ini merupakan ranah privasi seseorang.
“Kalau dari sisi pemerintah kan kita tidak bisa melaksanakan sesuatu tanpa aturan. Nah kalau kita menginginkan inisiatif seperti itu mungkin perlu kita dorong dulu terkait dengan peraturan yang akan kita pakai sebagai dasar hukum melaksanakan hal-hal yang terkait. Apalagi ini terkait dengan hak privasi seseorang,” tandasnya.
Lebih lanjut, Yan juga mencontohkan, bahwa tentu ada kebijakan-kebijakan yang sensitif bagi setiap orang jika menyentuh wilayah privasi. Hal tersebut tentu akan banyak mengundang pihak-pihak yang setuju maupun yang tidak setuju akan adanya peraturan tersebut.
“Masalah gaji, masalah yang baru-baru pemerintah wacana kan, potongan Tapera. Ini ribet sekali apalagi ini. Artinya kita ikut pemerintah, ikut ambil kebijakan dalam mengatur keuangan rumah tangga orang. Itu pasti banyak yang setuju dan banyak juga yang tidak setuju,” pungkasnya.ADV