Faktanusa.com, Sangatta – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini memasuki tahap krusial. Seluruh fraksi di DPRD Kutim mulai melakukan pendalaman terhadap berbagai program dan kebijakan yang diajukan eksekutif. Anggota DPRD Kutim dari Fraksi NasDem, Edy Markus, menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa APBD yang disusun benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan aspirasi yang telah diserap dari berbagai wilayah.
Menurut Edy, penyusunan APBD bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan agenda strategis yang menentukan arah pembangunan Kutai Timur dalam satu tahun anggaran. Karena itu, setiap tahapnya harus dilalui dengan kehati-hatian dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat.
“Kemarin itu kan sudah rapat terkait persoalan kebijakan anggaran umum sementara, dan program prioritasnya juga sudah di paripurna. Dalam minggu ke depan ini sudah masuk pembahasan di badan anggaran,” jelas Edy.
Sejumlah tahapan formal telah dilalui sebelum masuk ke pembahasan teknis di Badan Anggaran DPRD. Proses diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang kemudian dibahas bersama dan ditetapkan melalui rapat paripurna. Tahapan berikutnya adalah pembahasan detail antara Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dengan telah disepakatinya arah dan fokus pembangunan melalui KUA-PPAS, Edy menyebut pembahasan di Banggar akan lebih mudah mengerucutkan detail anggaran dan memastikan keselarasan antara rencana program dengan kebutuhan di lapangan.
“Tahapan yang sudah berjalan ini sangat membantu kita untuk mengarahkan pembahasan ke hal-hal teknis. Struktur kebijakan sudah disepakati di paripurna, jadi penajaman program bisa lebih efektif,” tambahnya.
Meski tidak tergabung dalam Badan Anggaran DPDR—yang menjadi garda terdepan dalam pembahasan final APBD—Edy menegaskan bahwa perannya sebagai legislator tetap berjalan optimal. Ia menyebut bahwa mekanisme internal fraksi menjadi garda penting untuk memastikan seluruh anggota dapat menyampaikan masukan, sekalipun tidak berada langsung dalam tim inti pembahas anggaran.
“Saya sendiri tidak masuk dalam badan anggaran, tetapi kami dari Fraksi NasDem tentu akan berkoordinasi dengan fraksi yang ada di badan anggaran,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa melalui mekanisme koordinasi internal fraksi, seluruh legislator tetap dapat memberikan pandangan, mengawal isu penting, dan memastikan prioritas masyarakat tetap diakomodasi. Hal ini penting mengingat setiap anggota DPRD memiliki basis konstituen yang berbeda, sehingga kebutuhan dan aspirasi tiap wilayah harus tetap terwakili.
Edy Markus menekankan bahwa pembahasan anggaran harus berangkat dari perencanaan pembangunan yang inklusif. Pihaknya ingin memastikan bahwa APBD memiliki keberpihakan yang nyata terhadap masyarakat, terutama terkait kebutuhan dasar, infrastruktur publik, dan peningkatan kesejahteraan.
“Dalam hal memastikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, itu yang kita perjuangkan,” tegasnya.
Menurut Edy, jajaran legislator telah menerima berbagai aspirasi dari masyarakat melalui reses, pertemuan wilayah, serta dialog bersama pemangku kepentingan lokal. Seluruh masukan tersebut akan menjadi acuan dalam memberi rekomendasi pada Banggar saat pembahasan program prioritas.
“Kita banyak menerima masukan dari masyarakat, mulai dari masalah infrastruktur dasar, kebutuhan layanan publik, sampai pemberdayaan. Itu harus masuk dalam pembahasan agar tidak ada yang terabaikan,” jelasnya.
Dalam pandangan Fraksi NasDem, APBD Kutim harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya rencana program yang bersifat teknokratis. Untuk itu, Edy menilai penting memastikan seluruh program dan anggaran memiliki dampak langsung terhadap kehidupan warga.
Menurutnya, jika penyusunan anggaran hanya berdasarkan pendekatan birokrasi tanpa mempertimbangkan kondisi riil lapangan, maka kebermanfaatannya akan berkurang.
“APBD itu bukan sekadar angka. Di balik setiap rupiah ada harapan masyarakat. Kita ingin memastikan dana daerah digunakan untuk sektor yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” ungkapnya.
Ia mencontohkan sejumlah program prioritas yang sering disuarakan masyarakat seperti perbaikan jalan dan jembatan penghubung, infrastruktur pendidikan, layanan kesehatan, hingga dukungan terhadap sektor ekonomi produktif seperti pertanian, perikanan, dan UMKM.
Edy juga memastikan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak berhenti pada tahap penyusunan APBD. Setelah anggaran disahkan, DPRD akan terus mengawal implementasi program agar tidak menyimpang dari perencanaan.
“Pengawasan itu penting. Kita ingin memastikan anggaran yang besar ini benar-benar sampai ke masyarakat dalam bentuk pembangunan. Jangan sampai ada kegiatan yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai usulan awal,” katanya.
Koordinasi fraksi, komisi, serta alat kelengkapan dewan lainnya akan terus dijalankan agar tidak ada program penting yang terabaikan. Ia juga berharap pemerintah daerah tetap menjalin komunikasi intensif dengan DPRD sebagai mitra dalam pembangunan daerah.
Menutup pernyataannya, Edy Markus berharap APBD Kutai Timur tahun mendatang dapat dirumuskan dengan lebih progresif, terukur, dan mampu mengatasi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Kita ingin APBD yang benar-benar memberikan dampak. Ini amanah masyarakat, dan kita harus kawal bersama,” pungkasnya.
Dengan komitmen tersebut, DPRD Kutim berharap APBD yang disusun tahun ini tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan yang inklusif, responsif, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kutai Timur. (Adv/Shin/**)
