Faktanusa.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah mengusung sebuah misi besar: menjadikan pendidikan sebagai pondasi utama pembangunan daerah melalui program Pendidikan Gratis Poll. Namun, di balik semangat tersebut, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.
Untuk menjawab tantangan itu, Komisi IV DPRD Kalimantan Timur melakukan kunjungan resmi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di Jakarta. Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, H. Baba, dan didampingi Wakil Ketua Andi Satya Adi Saputra, Sekretaris Darlis Pattaloni, serta anggota Fadly Imawan.
Kunjungan ini diterima oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kemendikdasmen, Vivi Andriyani. Turut hadir pula Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Balikpapan, Tutanto, yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Timur. Rabu, (20/05/2025).
Menurut H. Baba, konsultasi ini bukan sekadar pertemuan formalitas. Tujuan utamanya adalah untuk menggali informasi, membangun komunikasi yang konstruktif, serta menyamakan persepsi antara pusat dan daerah dalam menjalankan program-program pendidikan, khususnya di jenjang dasar dan menengah.
“Kami ingin memastikan bahwa program pendidikan gratis dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bisa selaras dan berjalan efektif dengan program yang ada di pusat,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga agar program yang menyasar kebutuhan masyarakat ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya.
Pada tahun 2025, Kalimantan Timur diproyeksikan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp21 triliun. Sebagian dari dana itu akan dialokasikan untuk mendukung program Pendidikan Gratis Poll, yang ambisinya mencakup pembiayaan pendidikan dari tingkat dasar hingga program doktoral (S3).
Namun, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan program. Komisi IV menyoroti masih lemahnya implementasi di lapangan, baik dari segi infrastruktur pendukung, tenaga pengajar, hingga mekanisme pendistribusian bantuan. Selain itu, diperlukan kerangka kerja yang sinkron antara pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketidaksesuaian program.
Melalui konsultasi ini, Komisi IV DPRD Kaltim berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan teknis yang konkret, mulai dari regulasi, pendampingan, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pendidikan.
“Kami tidak ingin program ini berhenti di tataran slogan. Masyarakat menaruh harapan besar pada kebijakan pendidikan gratis ini. Maka sudah menjadi tugas kami untuk memastikan bahwa harapan itu bisa diwujudkan,” ujar Andi Satya Adi Saputra, Wakil Ketua Komisi IV.
Kepala Biro Kemendikdasmen, Vivi Andriyani, menyambut baik inisiatif konsultasi ini. Ia menyatakan bahwa Kemendikbudristek terbuka untuk berkoordinasi lebih lanjut dalam mendukung inisiatif daerah, selama sejalan dengan arah kebijakan nasional.
Kunjungan Komisi IV ini menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan di Kalimantan Timur tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem nasional yang saling mendukung.
Dengan kolaborasi yang lebih erat antara DPRD, pemerintah daerah, dan kementerian terkait, diharapkan pendidikan di Kalimantan Timur tidak hanya gratis secara nominal, tetapi juga berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. (Adv/**)