Faktanusa.com, Balikpapan — Komisi II DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Senin (13/10/2025), guna membahas evaluasi penganggaran dan pencapaian program sepanjang tahun berjalan. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Fauzi Adi Firmansyah, ini menghadirkan perwakilan dari Dinas Perdagangan serta Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar).
Dalam RDP yang berlangsung di ruang rapat Komisi II tersebut, sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, termasuk percepatan pembangunan pasar tradisional serta peningkatan pelayanan wisata unggulan Kota Balikpapan.
Komisi II secara khusus menyoroti progres serapan anggaran untuk proyek pembangunan Pasar Induk di Kilometer 5,5 dan lanjutan pembangunan Pasar Klandasan. Dua proyek ini dinilai sangat vital dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada pasar-pasar kecil yang tersebar di kota.
Menurut Fauzi Adi Firmansyah, Detail Engineering Design (DED) untuk Pasar Induk telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.60 miliar. Namun hingga saat ini, proses pelaksanaannya belum terealisasi secara optimal.
“DED pasar induk sudah dianggarkan sejak tahun ini, namun masih menunggu waktu pelaksanaan. Kami ingin memastikan tidak ada penundaan lagi di tahun mendatang,” tegas Fauzi di hadapan perwakilan Dinas Perdagangan.
Komisi II berharap agar anggaran yang sudah dialokasikan dapat segera diserap dan direalisasikan dengan maksimal, mengingat keberadaan pasar induk sangat penting untuk menunjang distribusi logistik dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok di Balikpapan.
Selain sektor perdagangan, Komisi II juga memberikan perhatian khusus terhadap sektor pariwisata, khususnya kawasan wisata Pantai Manggar yang menjadi ikon wisata Balikpapan. Dalam pertemuan tersebut, Komisi II meminta Disporabudpar untuk meningkatkan kualitas pelayanan di area wisata, terutama dalam penyediaan air bersih yang menjadi kebutuhan utama pengunjung dan pengelola.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah pemenuhan air melalui sistem groundsting, sebagai alternatif penyediaan air bersih yang lebih efisien dan berkelanjutan.
“Kami melihat kebutuhan air bersih di Pantai Manggar masih menjadi persoalan tahunan. Ini harus segera diatasi agar kenyamanan pengunjung tidak terganggu,” kata Fauzi.
Disporabudpar diminta segera menyusun perencanaan teknis dan pengajuan anggaran untuk merealisasikan solusi tersebut, sekaligus memperkuat daya saing destinasi wisata lokal di tengah ketatnya persaingan antar daerah.
Dalam penutup rapat, Komisi II meminta kedua OPD untuk terus memperkuat sinergi dan keterbukaan dalam perencanaan serta pelaporan program. Evaluasi kinerja ini, menurut Fauzi, penting untuk memastikan bahwa anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Seluruh anggota Komisi II turut hadir dalam RDP tersebut dan memberikan berbagai catatan serta masukan. Mereka berharap sisa waktu hingga akhir tahun 2025 dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus mempersiapkan program strategis untuk tahun anggaran 2026. (Adv/Shin/**)