Faktanusa, Balikpapan – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Kalimantan Timur, Andrie Afrizal menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang dinilai merugikan daerah, terutama terkait pemangkasan anggaran transfer ke daerah. Ia menyebut langkah yang dilakukan oleh Menteri Purbaya sebagai bentuk ketidakkonsistenan terhadap janji awal saat menjabat.
Menurutnya, sejak awal menjabat, Menteri Purbaya menyampaikan bahwa tidak akan ada pemotongan dana ke daerah, bahkan justru akan menambah dukungan fiskal untuk memperkuat pembangunan di tingkat lokal. Namun, kenyataannya, kebijakan yang berjalan justru berbanding terbalik.
“Sangat mengecewakan, karena yang terjadi justru pemangkasan. Padahal beliau sendiri pernah mengatakan akan memperkuat daerah, bukan memotongnya. Ini bukti kegagalan awal dalam mengelola APBN dan meningkatkan pendapatan negara,” tegas Andrie. Selasa (21/10/2025)
Ia menilai kebijakan tersebut menunjukkan kurangnya inovasi dalam mengelola keuangan negara. Alih-alih meningkatkan pendapatan melalui optimalisasi sektor produktif, pemerintah justru menutup kekurangan dengan memangkas anggaran daerah.
“Kalau cara menutup defisit APBN adalah dengan mengurangi jatah daerah, itu bukan solusi jangka panjang. Seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan justru mempersempit ruang gerak daerah,” ujarnya.
Andrie juga mengingatkan bahwa Kalimantan Timur adalah daerah penghasil sumber daya alam besar, yang telah berkontribusi signifikan bagi penerimaan negara. Oleh karena itu, ia menilai tidak adil bila daerah yang menyumbang banyak justru menjadi korban pengurangan anggaran.
“Kaltim bukan daerah yang meminta-minta. Kami berkontribusi besar bagi negara. Sumber daya alam kami terus dikeruk, tapi hasilnya tidak sepenuhnya kembali ke daerah. Ini harus dipikirkan ulang,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang menyalurkan dana ratusan triliun ke sektor perbankan dengan alasan meningkatkan perputaran ekonomi, namun menurutnya tidak memberikan dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Dana besar disalurkan ke bank, tapi apa hasilnya? Program pinjaman yang dijanjikan belum dirasakan masyarakat. Belum ada langkah konkret yang benar-benar mempermudah akses ekonomi rakyat,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Ketua KNPI Kaltim mendesak pemerintah pusat untuk meninjau ulang kebijakan fiskal yang dinilai tidak berpihak pada daerah penghasil dan segera menyusun langkah strategis agar keseimbangan fiskal nasional lebih adil dan merata.
Jurnalis : Shinta Setyana
