Kutai Timur – Jimmy, ketua DPRD Kutai Timur, menanggapi usulan salah satu anggota DPRD Kutim untuk membangun jaringan gas untuk rumah tangga di daerah Kutim.
Jimmy mengakui bahwa program jargas telah berhasil di Kota Bontang. Namun, dia mengatakan bahwa menggunakan jargas di Kutim saat ini masih jauh dari realistis karena tidak ada jaringan infrastruktur yang memadai di daerah itu.
“Jika kuotanya lebih dari Bontang, ya bisa saja disalurkan ke Kutim, karena kita tidak punya jaringan,” kata Jimmy saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat, 11 Januari 2024.
Meskipun pengembangan jargas untuk rumah tangga di Kutim adalah ide yang bagus, Jimmy mengatakan bahwa itu hanya dapat dilakukan jika ada investasi besar dalam pembangunan infrastruktur, seperti stasiun gas besar yang dibangun oleh investor.
Ia menyatakan bahwa infrastruktur Kutim saat ini belum stabil dan tidak memadai jika dibandingkan dengan Bontang, yang telah membangun infrastruktur yang lebih matang.
Menurutnya, “Jargas dimungkinkan untuk dipasang jika terdapat stasiun besar yang dibuat investor. Tapi skala investor itu mungkin melihat infrastruktur kita, dan infrastruktur kita saat ini belum stabil seperti Bontang.”
Jimmy memberikan contoh bahwa pemasangan pipa jargas dapat dilakukan dengan lancar di Bontang karena infrastrukturnya sudah sangat stabil dan pembangunan jalan dan sistem drainase sudah tidak dibongkar lagi.
Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa di Kutim masih ada banyak pembangunan dan perbaikan jalan yang sedang berlangsung.
Infrastruktur Bontang sudah stabil karena tidak ada lagi bongkar-bongkar drainase atau perbaikan jalan, sehingga stabil untuk memasang pipa jargas. Jimmy mengatakan, “Nah, kalau di Kutim, kita ini masih dalam proses pembangunan.”
Jimmy menegaskan bahwa dia tidak ingin keterbatasan infrastruktur menjadi masalah tambahan jika program jargas dipaksakan tanpa perencanaan.
Akibatnya, ia mengingatkan bahwa pengembangan jargas di Kutim harus dimasukkan ke dalam rencana yang lebih matang untuk masa depan.
Lebih lanjut, Jimmy menyarankan agar pengembangan jargas ini dibicarakan dan dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Ini termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), sehingga program jargas dapat dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan yang lebih realistis dan terintegrasi.
“Ya mungkin juga usulan ini bagus untuk persiapan dan diskusi di RPJPD pada November tahun ini,” kata Jimmy.ADV